Berita

Tangkapan layar Faisal Basri dalam kanal Youtube INDEF/RMOL

Bisnis

Faisal Basri: Tol Laut Istilah Sesat

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 05:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pembangunan infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dari hasil utang menuai sorotan. Sejak memimpin negara dari 2014, Jokowi amat menggebu bangun infrastruktur. Namun kenyataannya, capaian pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan gencarnya infrastruktur yang dibangun.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengkritik pola pembangunan Jokowi yang akhirnya justru menjadi beban di pemerintahan mendatang.

Faisal mengungkap skema pembangunan yang dilakukan Jokowi tidak meningkatkan indeks performa logistik nasional.

“Tidak bisa semua ditol-tolkan, gitu. Yang penting adalah, apa sih kita membangun apa sih? Untuk mengurangi logistic cost, untuk meningkatkan mobilitas. Faktanya di era Jokowi, (8:20) infrastruktur dibangun, logistic performance index kita terjun bebas dari 40-an rankingnya menjadi 60-an. Nah jadi keren-kerenan. Saya tidak anti infrastruktur, karena infrastruktur kita (memang) kurang,” kata Faisal dikutip RMOL dari kanal Youtube INDEF, Rabu (28/8).

“Tapi jangan tiru China, jangan tiru Amerika, jangan tiru Eropa, mereka negara kontinental. Infrastruktur yang dibutuhkan berbeda dengan negara maritim, archipelago dengan 17.500 pulau. Harusnya yang jadi tumpuan adalah transportasi laut. Tapi kalau anda lihat, persentase transportasi laut terhadap PDB di era Jokowi justru turun,” tambahnya menegaskan.

Sehingga lanjut dia, visi Jokowi untuk bangun poros maritim dunia dan tol laut di 2014 hanya sebatas jargon.

“Jadi jargon saja tol laut. Tol laut saja istilah sesat. Di laut itu jalan tol semua, bebas hambatan, tidak ada polisi tidur, tidak ada portal, tidak ada apa-apa. Jadi, mentalitasnya masih darat. Kalau kita lihat ya, misalnya disparitas harga antara daerah di Indonesia, tergolong (masih) sangat tinggi,” bebernya.

Dia mencontohkan Malaysia yang memiliki wilayah semenajung Melayu dan daratan di Pulau Kalimantan. Disparitas harganya sangat rendah, karena infrastruktur menyesuaikan kebutuhan wilayahnya.

"Malaysia ada Sabah, Sarawak dan semenanjung, itu harganya hampir sama, karena sistem transporatasinya sudah bagus," tandas dia.

Populer

Demo di KPK, GMNI: Tangkap dan Adili Keluarga Mulyono

Jumat, 20 September 2024 | 16:22

Mantan Menpora Hayono Isman Teriak Tanah Keluarganya Diserobot

Jumat, 20 September 2024 | 07:04

KPK Ngawur Sebut Tiket Jet Pribadi Kaesang Rp90 Juta

Rabu, 18 September 2024 | 14:21

Kaesang Kucing-kucingan Pulang ke Indonesia Naik Singapore Airlines

Rabu, 18 September 2024 | 16:24

Fufufafa Diduga Hina Nabi Muhammad, Pegiat Medsos: Orang Ini Pikirannya Kosong

Rabu, 18 September 2024 | 14:02

Kaesang Bukan Nebeng Private Jet Gang Ye, Tapi Pinjam

Rabu, 18 September 2024 | 03:13

Diungkap Roy Suryo, Fufufafa Rajin Akses Situs Porno Lokal dan Mancanegara

Senin, 16 September 2024 | 07:44

UPDATE

Pemindahan IKN Diklaim Disetujui Rakyat, Prabowo Harus Melanjutkan

Kamis, 26 September 2024 | 23:57

Astrid Nadya Kembali Terpilih sebagai Presiden OIC Youth Indonesia

Kamis, 26 September 2024 | 23:44

Kapolri Dorong Korlantas Terus Berinovasi

Kamis, 26 September 2024 | 23:21

Pasangan RIDO Bakal Berdayakan Pensiunan ASN untuk Menghijaukan Jakarta

Kamis, 26 September 2024 | 22:47

Peserta Pilgub Sumut Agar Adu Gagasan, Bukan ‘Gas-Gasan’

Kamis, 26 September 2024 | 22:21

Punya Empat Lawan, Elektabilitas Agung-Markarius Sudah di Atas 50 Persen

Kamis, 26 September 2024 | 22:20

KPK Cekal 3 Tersangka Suap IUP Kaltim

Kamis, 26 September 2024 | 22:07

Kejati Sumut Tahan 5 Tersangka Dugaan Korupsi PT Angkasa Pura II Kuala Namu

Kamis, 26 September 2024 | 21:55

Lewat Hilirisasi, Jokowi Dinilai Sukses Jaga Stabilitas Ekonomi

Kamis, 26 September 2024 | 21:46

Pernah Tempati Asrama Muhammadiyah, Aktivis Ciputat Ini Kini Dilantik jadi Anggota DPRD Labura

Kamis, 26 September 2024 | 21:44

Selengkapnya