Berita

Tangkapan layar Faisal Basri dalam kanal Youtube INDEF/RMOL

Bisnis

Faisal Basri: Utang Negara Hanya Buat Hura-hura Jokowi

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 03:26 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Utang negara di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) amat mengkhawatirkan. Hal itu membuat pemerintahan baru ke depan memiliki warisan utang yang menghambat pembangunan ekonomi nasional.

Pengamat ekonomi Faisal Basri menuturkan, era Jokowi telah meningkatkan utang Indonesia 3,3 kali lipat sejak 2014.

“3,3 kali lipat ini terdahsyat setelah krisis. Cita-citanya untuk mengerek ekonomi tumbuh 7 persen, meroket. Tapi nyatanya sudah didoping dengan utang, sudah diwujudkan dalam bentuk infrastruktur dan sebagainya, tapi kok pertumbuhannya anteng-anteng aja di tingkat 5 persen,” ujar Faisal dikutip RMOL dari kanal Youtube INDEF, Rabu (28/8).


Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.262,10 triliun di akhir Maret 2024.

Faisal mengendus ada yang salah dalam kebijakan utang negara di pemerintahan Jokowi saat ini. Menurutnya, kondisi ini akan membuat Indonesia semakin terpuruk ke depan.

“Jadi betul ada yang salah, utang ini ke mana? Dan utang Jokowi ini digadang-gadang katanya kalau tidak utang, tidak ada pembangunan infrastruktur, (itu) tidak benar,” tegasnya.

Lanjut dia, APBN kita akhirnya sangat keteteran untuk membayar bunga utang.

“Mencapai rekor baru, bayar bunga (utang) pertama kali melampaui Rp500 triliun. Jadi R-APBN 2025 itu mengalahkan pos pengeluaran lainnya,” ungkap Faisal.

Ekonom senior ini mengurai pos pengeluaran terbesar negara, biasanya ada pada belanja pegawai, barang dan modal. Berikutnya baru infrastruktur.

“Jadi tidak benar kalau utang itu untuk infrastruktur, terbukti dari primary balance. Primary balance itu pendapatan negara dikurangi belanja di luar bayar bunga. Nah artinya kalau primary balance hanya sekali di era Jokowi positif di 2023, selebihnya minus terus, tekor. Artinya apa? Buat bayar bunga pun pemerintah harus berutang. Jadi sudah separah itu,” bebernya.

“Dan pembayaran bunga yang sudah mencapai puncak hanya untuk pertama kali setengah kuadriliun  untuk bayar bunga saja. Setengah kuadriliun itu mencapai 20,5 persen dari total penerima pengeluaran pemerintah pusat, sehingga ruang fiskalnya makin sempit,” tambah Faisal.

Faisal menegaskan seharusnya utang selama 10 tahun di era pemerintahan Jokowi sudah ada hasil yang dirasakan.

“Jadi memang utang ini digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak produktif, tidak meningkatkan produktivitas nasional, tidak meningkatkan inovasi, tidak meningkatkan industrialisasi, tidak meningkatkan kemandirian pangan. Nah ini jadi buat apa? Ya buat hura-hura Jokowi,” tandasnya.    

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya