Terpidana kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mardani H. Maming/RMOL
Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mardani H. Maming menjadi perhatian.
Muncul dugaan, Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suharto terlibat sebagai pihak yang membantu Mardani Maming agar PK yang diajukan dapat dikabulkan dapat meringankan hukuman.
Proses Peninjauan Kembali atau PK Mardani Maming terdaftar dengan nomor surat 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2004 dan masuk pada 6 Juni 2024 di Mahkamah Agung (MA).
Peninjauan Kembali atau PK mantan Bupati Tanah Bumbu ini diajukan oleh kuasa hukumnya Abdul Qodir, seperti dilihat dari ikhtisar proses perkara di laman Mahkaham Agung.
Dalam ikhtisar proses perkara itu juga disebutkan Majelis Hakim yang memimpin Peninjauan Kembali (PK) Mardani Maming adalah Ketua Majelis Sunarto, Anggota Majelis Ansori, dan PRIM Haryadi.
Sementara Panitera Pengganti Dodik Setyo Wijayanto.
Soal desas desus itu, Wakil Ketua MA Suharto menepis adanya anggapan intervensi dalam proses tersebut.
Suharto menegaskan bahwa Hakim itu merdeka dan mandiri terbebas dari segala intervensi yang ada.
"Lho Hakim itu merdeka dan mandiri," kata dia kepada wartawan, Selasa (27/8).
Dalam prosesnya Peninjauan Kembali atau PK Mardani Maming diketahui bahwa Ketua Majelis Sunarto meminta agar hukuman dari mantan Bendum PBNU dapat diturunkan.
Mardani disebut memegang sosok Wakil Ketua MA Suharto untuk memuluskan jalannya tersebut. Dalam informasi yang beredar Mardani H Maming disebut-sebut sengaja ajukan Peninjauan Kembali atau PK secara diam-diam lantaran ada maksud untuk memberikan suap.
Namun sayang, usaha Mardani tersebut terganjal lantaran 2 Majelis Hakim lainnya menolak untuk mengabulkan gugatan PK yang diajukan.
Posisi hakim tersebut, sejalan dengan Jaksa KPK Greafik Lioserte yang meminta MA menolak PK yang diajukan mantan Bendahara Umum PBNU dan Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan itu.
Dalam permohonan PK itu, salah satu dalil yang digunakan Mardani adalah kekhilafan majelis hakim terkait putusan kasus korupsi IUP Tanah Bumbu yang merugikan negara Rp104,3 miliar periode 2014-2020.
“Kami berkesimpulan tidak terdapat satupun alasan yang dijadikan sebuah dasar untuk menyatakan bahwa putusan hakim telah terdapat kekhilafan. Baik putusan majelis di tingkat pertama, banding maupun kasasi,” kata Greafik.
