Berita

Presiden Prancis, Emmanuel Macron/AFP

Dunia

Presiden Prancis Bantah Penangkapan CEO Telegram karena Motif Politik

SELASA, 27 AGUSTUS 2024 | 14:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Penangkapan CEO Telegram, Pavel Durov akhir pekan lalu di bandara Le Bourget tidak ada kaitannya dengan pemerintah Prancis. 

Hal itu ditegaskan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron dalam sebuah cuitan di X yang dilihat redaksi pada Selasa (27/8).

Macron membantah rumor yang menyebut penangkapan Durov disengaja dan bermotif politik, yakni untuk memuluskan upaya Prancis memegang kendali penuh atas Telegram. 


"Penangkapan presiden Telegram di wilayah Prancis terjadi sebagai bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung. Ini sama sekali bukan keputusan politik. Terserah pada hakim untuk memutuskan," tulisnya.

Komentar Macron baru muncul setelah dua hari penangkapan CEO Telegram yang kini dihadapkan pada 12 tuntutan pidana.

Durov sedang diselidiki oleh kantor kejahatan dunia maya dan penipuan nasional karena gagal bekerja sama dalam kejahatan dunia maya dan keuangan di Telegram, aplikasi perpesanan dan media sosial yang didirikannya.

Dalam sebuah pernyataan, Tim Telegram menegaskan bahwa penangkapan Durov tidak masuk akal apalagi dikaitkan dengan pelanggaran pada platform yang dimilikinya.

"Durov tidak menyembunyikan apa pun dan sering bepergian ke Eropa. Sangat tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut," ungkap Telegram, seperti dikutip dari Associated Press pada Senin (26/8).

Telegram kemudian menegaskan bahwa platform mereka telah mematuhi hukum Uni Eropa dan moderasi yang diharapkan akan terus ditingkatkan. Mereka juga berharap agar masalah Durov segera diselesaikan.

Mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS Edward Snowden dan whistleblower menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron menyandera CEO Telegram Pavel Durov untuk mendapatkan akses pintu belakang ke program pengiriman pesan tersebut.

Snowden mengatakan di X bahwa penangkapannya adalah serangan terhadap hak asasi manusia dasar untuk berbicara dan berasosiasi.

"Saya terkejut dan sangat sedih bahwa Macron telah turun ke tingkat penyanderaan sebagai sarana untuk mendapatkan akses ke komunikasi pribadi. Itu tidak hanya merendahkan Prancis, tetapi juga dunia," tegasnya.

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Progam Mudik Gratis Jadi Cara Golkar Hadir di Tengah Masyarakat

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:18

Kepemimpinan Intrinsik Kunci Memutus Kebuntuan Krisis Sistemik Bangsa

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:12

Sahroni Dukung Kejagung Awasi Ketat MBG Agar Tak Ada Kebocoran

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:07

Agrinas Palma Berangkatkan 500 Pemudik Lebaran 2026

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:05

KPK Bakal Bongkar Kasus Haji Gus Alex di Pengadilan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:35

Pemudik Boleh Titip Kendaraan di Kantor Pemerintahan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:28

Kecelakaan di Tol Pejagan–Pemalang KM 259 Memakan Korban Jiwa

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:21

Contraflow Diberlakukan Urai Macet Parah Tol Jakarta-Cikampek

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:16

90 Kapal Lintasi Selat Hormuz Meski Perang Iran Masih Berkecamuk

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:15

Layanan Informasi Publik KPK Tetap Dibuka Selama Libur Lebaran

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:11

Selengkapnya