Berita

Presiden Prancis, Emmanuel Macron/AFP

Dunia

Presiden Prancis Bantah Penangkapan CEO Telegram karena Motif Politik

SELASA, 27 AGUSTUS 2024 | 14:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Penangkapan CEO Telegram, Pavel Durov akhir pekan lalu di bandara Le Bourget tidak ada kaitannya dengan pemerintah Prancis. 

Hal itu ditegaskan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron dalam sebuah cuitan di X yang dilihat redaksi pada Selasa (27/8).

Macron membantah rumor yang menyebut penangkapan Durov disengaja dan bermotif politik, yakni untuk memuluskan upaya Prancis memegang kendali penuh atas Telegram. 


"Penangkapan presiden Telegram di wilayah Prancis terjadi sebagai bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung. Ini sama sekali bukan keputusan politik. Terserah pada hakim untuk memutuskan," tulisnya.

Komentar Macron baru muncul setelah dua hari penangkapan CEO Telegram yang kini dihadapkan pada 12 tuntutan pidana.

Durov sedang diselidiki oleh kantor kejahatan dunia maya dan penipuan nasional karena gagal bekerja sama dalam kejahatan dunia maya dan keuangan di Telegram, aplikasi perpesanan dan media sosial yang didirikannya.

Dalam sebuah pernyataan, Tim Telegram menegaskan bahwa penangkapan Durov tidak masuk akal apalagi dikaitkan dengan pelanggaran pada platform yang dimilikinya.

"Durov tidak menyembunyikan apa pun dan sering bepergian ke Eropa. Sangat tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut," ungkap Telegram, seperti dikutip dari Associated Press pada Senin (26/8).

Telegram kemudian menegaskan bahwa platform mereka telah mematuhi hukum Uni Eropa dan moderasi yang diharapkan akan terus ditingkatkan. Mereka juga berharap agar masalah Durov segera diselesaikan.

Mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS Edward Snowden dan whistleblower menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron menyandera CEO Telegram Pavel Durov untuk mendapatkan akses pintu belakang ke program pengiriman pesan tersebut.

Snowden mengatakan di X bahwa penangkapannya adalah serangan terhadap hak asasi manusia dasar untuk berbicara dan berasosiasi.

"Saya terkejut dan sangat sedih bahwa Macron telah turun ke tingkat penyanderaan sebagai sarana untuk mendapatkan akses ke komunikasi pribadi. Itu tidak hanya merendahkan Prancis, tetapi juga dunia," tegasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya