Berita

Presiden Prancis, Emmanuel Macron/AFP

Dunia

Presiden Prancis Bantah Penangkapan CEO Telegram karena Motif Politik

SELASA, 27 AGUSTUS 2024 | 14:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Penangkapan CEO Telegram, Pavel Durov akhir pekan lalu di bandara Le Bourget tidak ada kaitannya dengan pemerintah Prancis. 

Hal itu ditegaskan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron dalam sebuah cuitan di X yang dilihat redaksi pada Selasa (27/8).

Macron membantah rumor yang menyebut penangkapan Durov disengaja dan bermotif politik, yakni untuk memuluskan upaya Prancis memegang kendali penuh atas Telegram. 


"Penangkapan presiden Telegram di wilayah Prancis terjadi sebagai bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung. Ini sama sekali bukan keputusan politik. Terserah pada hakim untuk memutuskan," tulisnya.

Komentar Macron baru muncul setelah dua hari penangkapan CEO Telegram yang kini dihadapkan pada 12 tuntutan pidana.

Durov sedang diselidiki oleh kantor kejahatan dunia maya dan penipuan nasional karena gagal bekerja sama dalam kejahatan dunia maya dan keuangan di Telegram, aplikasi perpesanan dan media sosial yang didirikannya.

Dalam sebuah pernyataan, Tim Telegram menegaskan bahwa penangkapan Durov tidak masuk akal apalagi dikaitkan dengan pelanggaran pada platform yang dimilikinya.

"Durov tidak menyembunyikan apa pun dan sering bepergian ke Eropa. Sangat tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut," ungkap Telegram, seperti dikutip dari Associated Press pada Senin (26/8).

Telegram kemudian menegaskan bahwa platform mereka telah mematuhi hukum Uni Eropa dan moderasi yang diharapkan akan terus ditingkatkan. Mereka juga berharap agar masalah Durov segera diselesaikan.

Mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS Edward Snowden dan whistleblower menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron menyandera CEO Telegram Pavel Durov untuk mendapatkan akses pintu belakang ke program pengiriman pesan tersebut.

Snowden mengatakan di X bahwa penangkapannya adalah serangan terhadap hak asasi manusia dasar untuk berbicara dan berasosiasi.

"Saya terkejut dan sangat sedih bahwa Macron telah turun ke tingkat penyanderaan sebagai sarana untuk mendapatkan akses ke komunikasi pribadi. Itu tidak hanya merendahkan Prancis, tetapi juga dunia," tegasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya