Berita

Petani tembakau di lereng Sumbing/RMOLJateng

Bisnis

Petani Tembakau Minta Regulasi yang Adil dan Tidak Diskriminatif

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 20:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Seluruh elemen dalam ekosistem hulu tembakau menyatakan kesediaan untuk mematuhi regulasi pemerintah selama aturan tersebut dibuat dengan jelas dan tanpa diskriminasi.

Hal ini diungkapkan dalam pernyataan bersama oleh perwakilan petani tembakau dan cengkeh di Indonesia pada Senin (26/8). 

"(Kami) bukanlah pihak yang anti regulasi kami siap taat dan atuh terhadap aturan yang tidak diskriminasi, berimbang dan dapat dilaksanakan dengan baik," bunyi pernyataan bersama tersebut.


Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), I Ketut Budhyman, menyampaikan keprihatinannya terhadap beberapa peraturan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada petani kecil, seperti petani tembakau dan cengkeh.

Ia menyoroti pengetatan aturan yang melarang penjualan rokok secara eceran per batang serta menetapkan zonasi penjualan rokok minimal 200 meter dari tempat pendidikan, yang dinilai merugikan ekosistem tembakau dalam negeri.

“Faktanya hari ini pasal-pasal di hilir sangat membuat kami khawatir. Prihatinnya lagi Kementerian Kesehatan seperti tidak mengindahkan masukan Kementerian Pertanian yang mencoba mencari jalan tengah dengan tetap melindungi petani tembakau dan cengkeh," kata Budhyman.

Sebagai bagian dari hulu ekosistem pertembakauan terdapat 2, 5 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Aturan yang baru disahkan pemerintah dinilai dapat berakibat terhadap turunnya produksi rokok dan hingga mengurangi serapan industri yang tentunya akan berakibat pada turunnya harga cengkeh, dan upah para petani.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya