Kemenag Diminta Pansus Haji Lebih Kooperatif

Kementerian Agama dinilai tidak serius untuk menjernihkan polemik soal pelaksanaan haji 2024. Indikasi ini terlihat dalam pemanggilan oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI, Kemenag sempat mangkir.

Anggota Pansus Haji 2024, Wisnu Wijaya menuturkan, pekan lalu DPR sebenarnya telah menjadwalkan rapat dengan Kemenag. 

Namun, pada rapat hari ini hanya dihadiri oleh Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid. Padahal, rapat hari ini harusnya dihadiri oleh 3 orang perwakilan dari Kemenag. Yakni Kasubdit Data dan Siskohat Ditjen PHU Kemenag, dan Kabid Haji Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan dan Riau.

Legislator dari Fraksi PKS ini berpendapat, rapat dengan Kemenag penting dilakukan untuk menggali keterangan dari Kemenag terkait dugaan korupsi kuota haji 2024.

Wisnu menyatakan salah satu hasil dari investigasi yang telah dilakukan oleh pansus selama sepekan terakhir adalah ditemukannya kejanggalan dalam pengelolaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). 

"Dari sejumlah keterangan saksi yang telah kami gali dari Kemenag, pansus mengendus kejanggalan terkait dengan proses percepatan haji yang tidak sesuai dengan ketentuan di Siskohat,” kata Wisnu Wijaya kepada wartawan, Senin (26/8).

“Bahkan, berkembang rumor ada jual-beli (kuota haji) di sana," tutupnya.