Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Lolly Suhenty, saat memaparkan peta Kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8)/Repro

Bawaslu

Pilkada 2024

NTT, Kaltim, dan Jatim Wilayah Paling Rawan

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 19:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peta Kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 resmi diluncurkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (26/8). 

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty memaparkan, terdapat 5 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia yang masuk kategori Rawan Tinggi.

"NTT (Nusa Tenggara Timur) menempati posisi pertama karena dari 27 indikator, 19 indikator terjadi di NTT. Lalu disusul Kaltim (Kalimantan Timur) dengan 18 indikator, Jatim (Jawa Timur) dengan 17 indikator, Sulsel (Sulawesi Selatan) dan Sulteng (Sulawesi Tengah) dengan indikator masing-masing 16," ujar Lolly dalam paparannya. 


Sementara, lanjut Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu itu, ada 28 provinsi yang masuk kategori rawan sedang, dan sisanya 4 provinsi masuk kategori rawan rendah.

"Rawan rendah ada empat (provinsi). Kalau selama ini orang memandang Papua selalu masuk rawan tinggi, dari pemetaan Bawaslu, Bali, Kaltara (Kalimantan Utara), Papua Selatan, Kalteng (Kalimantan Tengah) masuk ke dalam rawan rendah," imbuhnya

Berikut daftar provinsi dengan Rawan Sedang:

1. Aceh
2. Jawa Tengah
3. Jawa Barat
4. Sumatera Selatan
5. Kepulauan Riau
6. Nusa Tenggara Barat
7. Gorontalo
8. Sulawesi Tenggara
9. Kalimantan Selatan
10. Papua
11. Sulawesi Barat
12. Riau
13. Papua Barat
14. DKI Jakarta
15. Maluku
16. Papua Tengah
17. Banten
18. Kepulauan Bangka Belitung
19. Jambi
20. Lampung
21. Sumatera Barat
22. Papua Barat Daya
23. Kalimantan Barat
24. Bengkulu
25. Sumatera Utara
26. Sulawesi Utara
27. Papua Pegunungan
28. Maluku Utara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya