Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Lolly Suhenty, saat memaparkan peta Kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8)/Repro

Bawaslu

Pilkada 2024

NTT, Kaltim, dan Jatim Wilayah Paling Rawan

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 19:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peta Kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 resmi diluncurkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (26/8). 

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty memaparkan, terdapat 5 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia yang masuk kategori Rawan Tinggi.

"NTT (Nusa Tenggara Timur) menempati posisi pertama karena dari 27 indikator, 19 indikator terjadi di NTT. Lalu disusul Kaltim (Kalimantan Timur) dengan 18 indikator, Jatim (Jawa Timur) dengan 17 indikator, Sulsel (Sulawesi Selatan) dan Sulteng (Sulawesi Tengah) dengan indikator masing-masing 16," ujar Lolly dalam paparannya. 


Sementara, lanjut Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu itu, ada 28 provinsi yang masuk kategori rawan sedang, dan sisanya 4 provinsi masuk kategori rawan rendah.

"Rawan rendah ada empat (provinsi). Kalau selama ini orang memandang Papua selalu masuk rawan tinggi, dari pemetaan Bawaslu, Bali, Kaltara (Kalimantan Utara), Papua Selatan, Kalteng (Kalimantan Tengah) masuk ke dalam rawan rendah," imbuhnya

Berikut daftar provinsi dengan Rawan Sedang:

1. Aceh
2. Jawa Tengah
3. Jawa Barat
4. Sumatera Selatan
5. Kepulauan Riau
6. Nusa Tenggara Barat
7. Gorontalo
8. Sulawesi Tenggara
9. Kalimantan Selatan
10. Papua
11. Sulawesi Barat
12. Riau
13. Papua Barat
14. DKI Jakarta
15. Maluku
16. Papua Tengah
17. Banten
18. Kepulauan Bangka Belitung
19. Jambi
20. Lampung
21. Sumatera Barat
22. Papua Barat Daya
23. Kalimantan Barat
24. Bengkulu
25. Sumatera Utara
26. Sulawesi Utara
27. Papua Pegunungan
28. Maluku Utara.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Kekuasaan Otoriter Hanya Melahirkan Kekacauan dan Masa Depan Gelap

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:10

Mafia BBM Pantura Harus Disikat Habis Demi Selamatkan Hak Nelayan

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:05

Kementan Jangan Sampai Kecolongan El Nino Gagalkan Target Swasembada Pangan

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:02

Kepala Daerah Tergoda Korupsi Demi Balik Modal Ongkos Pilkada Selangit

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:55

Budaya Olah dan Pilah Sampah Harus Dimulai sejak Usia Dini

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:55

MUI Ungkap Jejak Seabad Solidaritas Bangsa Indonesia untuk Palestina

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:45

Indonesia Tangkap dan Deportasi Aktivis Palestina ke Siprus

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:01

AS Serang Iran usai Dua Tentaranya Tewas di Yordania

Minggu, 19 Juli 2026 | 10:40

Israel Larang Azan Subuh di Masjid Bethlehem Tepi Barat

Minggu, 19 Juli 2026 | 09:47

Serangan Iran Rusak Fasilitas Migas Kuwait, Bandara Sempat Ditutup

Minggu, 19 Juli 2026 | 09:13

Selengkapnya