Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Lolly Suhenty, saat memaparkan peta Kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8)/Repro

Bawaslu

Pilkada 2024

NTT, Kaltim, dan Jatim Wilayah Paling Rawan

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 19:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peta Kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 resmi diluncurkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (26/8). 

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty memaparkan, terdapat 5 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia yang masuk kategori Rawan Tinggi.

"NTT (Nusa Tenggara Timur) menempati posisi pertama karena dari 27 indikator, 19 indikator terjadi di NTT. Lalu disusul Kaltim (Kalimantan Timur) dengan 18 indikator, Jatim (Jawa Timur) dengan 17 indikator, Sulsel (Sulawesi Selatan) dan Sulteng (Sulawesi Tengah) dengan indikator masing-masing 16," ujar Lolly dalam paparannya. 


Sementara, lanjut Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu itu, ada 28 provinsi yang masuk kategori rawan sedang, dan sisanya 4 provinsi masuk kategori rawan rendah.

"Rawan rendah ada empat (provinsi). Kalau selama ini orang memandang Papua selalu masuk rawan tinggi, dari pemetaan Bawaslu, Bali, Kaltara (Kalimantan Utara), Papua Selatan, Kalteng (Kalimantan Tengah) masuk ke dalam rawan rendah," imbuhnya

Berikut daftar provinsi dengan Rawan Sedang:

1. Aceh
2. Jawa Tengah
3. Jawa Barat
4. Sumatera Selatan
5. Kepulauan Riau
6. Nusa Tenggara Barat
7. Gorontalo
8. Sulawesi Tenggara
9. Kalimantan Selatan
10. Papua
11. Sulawesi Barat
12. Riau
13. Papua Barat
14. DKI Jakarta
15. Maluku
16. Papua Tengah
17. Banten
18. Kepulauan Bangka Belitung
19. Jambi
20. Lampung
21. Sumatera Barat
22. Papua Barat Daya
23. Kalimantan Barat
24. Bengkulu
25. Sumatera Utara
26. Sulawesi Utara
27. Papua Pegunungan
28. Maluku Utara.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya