Peta Kerawanan Pilkada dari Bawaslu Harus Dipedomani Kementerian dan Lembaga

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, mengimbau kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk memedomani Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dari Bawaslu.

Hal itu disampaikan Hadi saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pilkada Serentak 2024 untuk Tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung, di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8).

"Pemetaan kerawanan yang dikeluarkan Bawaslu bisa jadi pedoman sepenuhnya, dan itu jadi pegangan dan pedoman, meskipun di lapangan dinamika akan terjadi," ujar Hadi dalam sambutannya.

Lembaga-lembaga seperti Polri, TNI, Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), dan beberapa K/L negara lainnya harus memedomani pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024 yang dibuat Bawaslu.

"Dengan diluncurkannya pemetaan kerawanan dan kajian mitigasi kerawanan tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung, ini tentunya akan semakin menambah keyakinan kita semua, serta kesiapan kita semua dalam mengantisipasi berbagai kerawanan dalam bentuk yang nantinya akan kita lihat di lapangan akan mengganggu tahapan pilkada," tuturnya.

Oleh karena itu, Hadi yang pernah menjabat Panglima TNI ini mengharapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan aman, lancar, damai, dan kecil permasalahan, dengan cara memedomani pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024.

"Stabilitas politik, hukum, dan keamanan tentunya adalah hal yang sangat penting dan mutlak untuk kita jaga bersama. Karena stabilitas politik, hukum, dan keamanan sangat mempengaruhi pelaksanaan Pilkada 2024," tandas Hadi.