Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky memeluk Perdana Menteri India, Narendra Modi/Foreign Policy

Global

Zelensky Ingin India Jadi Tuan Rumah KTT Perdamaian Ukraina ke-2

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 16:02 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Setelah sukses menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) Perdamaian di Swiss, kini Ukraina berharap dapat menggelar KTT ke-2 di India.

Harapan itu disampaikan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dalam wawancara dengan jurnalis India, seperti dimuat Reuters pada Senin (26/8).

Zelensky mengaku telah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Perdana Menteri Narendra Modi selama kunjungannya di Kyiv pekan lalu.


Dia menjamin dukungan Ukraina untuk India jika bersedia menjadi tuan rumah KTT Perdamaian.

"Kyiv berharap menemukan tuan rumah di antara negara-negara di belahan bumi selatan," ujarnya.

Kendati demikian, Zelensky menegaskan bahwa untuk menjadi tuan rumah, India harus bergabung lebih dulu dalam komunike KTT Perdamaian yang disepakati di Swiss.

"Kami tidak akan dapat mengadakan KTT perdamaian di negara yang belum bergabung dengan komunike KTT perdamaian," tegasnya.

KTT Perdamaian Ukraina di Swiss berhasil menyepakati deklarasi bersama pada 16 Juni lalu dengan dukungan 80 negara dan empat organisasi.

Sebanyak 16 negara dan organisasi, termasuk Indonesia, Libya, Arab Saudi, Thailand, India, Meksiko, Afrika Selatan, Brasil, dan Uni Emirat Arab memilih abstain.

Terdapat tiga isu utama yang dikemukakan dalam deklarasi tersebut. Pertama, setiap penggunaan energi nuklir dan instalasi nuklir harus aman, terlindungi, dan ramah lingkungan.

Kedua, ketahanan pangan tidak boleh dipersenjatai dengan cara apa pun. Serangan terhadap kapal dagang di pelabuhan dan di sepanjang rute, serta terhadap pelabuhan sipil dan infrastruktur pelabuhan sipil, tidak dapat diterima, katanya.

Ketiga, semua tawanan perang harus dibebaskan melalui pertukaran penuh. Semua anak-anak Ukraina yang dideportasi dan dipindahkan secara tidak sah, serta semua warga sipil Ukraina lainnya yang ditahan secara tidak sah, harus dikembalikan ke Ukraina.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya