Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky memeluk Perdana Menteri India, Narendra Modi/Foreign Policy

Dunia

Zelensky Ingin India Jadi Tuan Rumah KTT Perdamaian Ukraina ke-2

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 16:02 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Setelah sukses menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) Perdamaian di Swiss, kini Ukraina berharap dapat menggelar KTT ke-2 di India.

Harapan itu disampaikan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dalam wawancara dengan jurnalis India, seperti dimuat Reuters pada Senin (26/8).

Zelensky mengaku telah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Perdana Menteri Narendra Modi selama kunjungannya di Kyiv pekan lalu.


Dia menjamin dukungan Ukraina untuk India jika bersedia menjadi tuan rumah KTT Perdamaian.

"Kyiv berharap menemukan tuan rumah di antara negara-negara di belahan bumi selatan," ujarnya.

Kendati demikian, Zelensky menegaskan bahwa untuk menjadi tuan rumah, India harus bergabung lebih dulu dalam komunike KTT Perdamaian yang disepakati di Swiss.

"Kami tidak akan dapat mengadakan KTT perdamaian di negara yang belum bergabung dengan komunike KTT perdamaian," tegasnya.

KTT Perdamaian Ukraina di Swiss berhasil menyepakati deklarasi bersama pada 16 Juni lalu dengan dukungan 80 negara dan empat organisasi.

Sebanyak 16 negara dan organisasi, termasuk Indonesia, Libya, Arab Saudi, Thailand, India, Meksiko, Afrika Selatan, Brasil, dan Uni Emirat Arab memilih abstain.

Terdapat tiga isu utama yang dikemukakan dalam deklarasi tersebut. Pertama, setiap penggunaan energi nuklir dan instalasi nuklir harus aman, terlindungi, dan ramah lingkungan.

Kedua, ketahanan pangan tidak boleh dipersenjatai dengan cara apa pun. Serangan terhadap kapal dagang di pelabuhan dan di sepanjang rute, serta terhadap pelabuhan sipil dan infrastruktur pelabuhan sipil, tidak dapat diterima, katanya.

Ketiga, semua tawanan perang harus dibebaskan melalui pertukaran penuh. Semua anak-anak Ukraina yang dideportasi dan dipindahkan secara tidak sah, serta semua warga sipil Ukraina lainnya yang ditahan secara tidak sah, harus dikembalikan ke Ukraina.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya