Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky memeluk Perdana Menteri India, Narendra Modi/Foreign Policy

Dunia

Zelensky Ingin India Jadi Tuan Rumah KTT Perdamaian Ukraina ke-2

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 16:02 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Setelah sukses menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) Perdamaian di Swiss, kini Ukraina berharap dapat menggelar KTT ke-2 di India.

Harapan itu disampaikan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dalam wawancara dengan jurnalis India, seperti dimuat Reuters pada Senin (26/8).

Zelensky mengaku telah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Perdana Menteri Narendra Modi selama kunjungannya di Kyiv pekan lalu.


Dia menjamin dukungan Ukraina untuk India jika bersedia menjadi tuan rumah KTT Perdamaian.

"Kyiv berharap menemukan tuan rumah di antara negara-negara di belahan bumi selatan," ujarnya.

Kendati demikian, Zelensky menegaskan bahwa untuk menjadi tuan rumah, India harus bergabung lebih dulu dalam komunike KTT Perdamaian yang disepakati di Swiss.

"Kami tidak akan dapat mengadakan KTT perdamaian di negara yang belum bergabung dengan komunike KTT perdamaian," tegasnya.

KTT Perdamaian Ukraina di Swiss berhasil menyepakati deklarasi bersama pada 16 Juni lalu dengan dukungan 80 negara dan empat organisasi.

Sebanyak 16 negara dan organisasi, termasuk Indonesia, Libya, Arab Saudi, Thailand, India, Meksiko, Afrika Selatan, Brasil, dan Uni Emirat Arab memilih abstain.

Terdapat tiga isu utama yang dikemukakan dalam deklarasi tersebut. Pertama, setiap penggunaan energi nuklir dan instalasi nuklir harus aman, terlindungi, dan ramah lingkungan.

Kedua, ketahanan pangan tidak boleh dipersenjatai dengan cara apa pun. Serangan terhadap kapal dagang di pelabuhan dan di sepanjang rute, serta terhadap pelabuhan sipil dan infrastruktur pelabuhan sipil, tidak dapat diterima, katanya.

Ketiga, semua tawanan perang harus dibebaskan melalui pertukaran penuh. Semua anak-anak Ukraina yang dideportasi dan dipindahkan secara tidak sah, serta semua warga sipil Ukraina lainnya yang ditahan secara tidak sah, harus dikembalikan ke Ukraina.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya