Berita

Pavel Durov/Net

Dunia

Rusia Pernah Ingatkan Durov akan Bermasalah dengan Hukum

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 09:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah tokoh politik dan media Rusia bereaksi atas penangkapan pendiri sekaligus CEO Telegram Pavel Durov oleh polisi Prancis. 

Salah satunya Kepala Dewan Keamanan dan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang mengaku pernah mengingatkan Durov jauh sebelum penangkapannya.

"Beberapa waktu lalu, bahkan sudah lama sekali, saya bertanya kepada Durov mengapa dia tidak mau bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan serius. 'Itulah prinsip saya,' katanya," kata Medvedev, seperti dikutip dari RT, Senin (26/8).

"Kalau begitu, Anda akan menghadapi masalah serius di setiap negara,' kata saya kepadanya," lanjutnya.

Menurut Medvedev, Durov mengira masalah terbesarnya ada di Rusia, sehingga ia memilih pergi dan kemudian memperoleh kewarganegaraan atau tempat tinggal di negara lain. 

"Ia ingin menjadi 'orang dunia' yang cemerlang yang dapat hidup dengan baik tanpa tanah airnya. Ubi bene ibi patria (di mana ada roti, di situ ada negara)!" ujarnya.

"Dia salah perhitungan. Bagi semua musuh kita, dia tetap orang Rusia ?" dan karena itu tidak dapat diprediksi dan berbahaya," lanjut Medvedev.

Sementara itu, Andrey Medvedev, jurnalis, presenter TV, politisi dan wakil ketua Duma Kota Moskow mengatakan penangkapan Durov mungkin tidak akan menimbulkan kehebohan di Rusia seandainya tidak dalam situasi perang seperti saat ini.

"Kebetulan, dia adalah tokoh utama dalam perang saat ini. Telegram adalah alternatif untuk komunikasi militer tertutup. Mungkin mulai hari ini, pertanyaan tentang pembuatan utusan militer untuk tentara kita akan menjadi penting," ujarnya.

Pemimpin Partai Rakyat Baru sekaligus Wakil Ketua Duma Negara, Vyacheslav Davankov,  meminta Rusia menekan Prancis benaskan Durov.

"Menurut laporan media, Pavel Durov telah ditangkap di Prancis. Hampir tidak ada orang yang berbuat lebih banyak untuk pengembangan layanan digital di Rusia dan dunia selain dia," kata Davankov.

"Sekarang dia harus ditarik keluar. Kami mendesak Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov untuk meminta otoritas Prancis membebaskan Durov dari tahanan," ujarnya.

Penangkapannya, kata dia, mungkin bermotif politik dan merupakan alat untuk mendapatkan akses ke data pribadi pengguna Telegram. 

"Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi," tambah Davankov.

Durov ditangkap pada Sabtu (24/8) waktu Prancis. Pihak berwenang meyakini  pria berusia 39 tahun itu terlibat dalam berbagai kejahatan yang diduga dilakukan menggunakan platformnya, dengan alasan bahwa moderasi yang tidak memadai memungkinkan Telegram digunakan secara luas untuk melanggar hukum.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya