Berita

Pavel Durov/Net

Global

Rusia Pernah Ingatkan Durov akan Bermasalah dengan Hukum

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 09:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah tokoh politik dan media Rusia bereaksi atas penangkapan pendiri sekaligus CEO Telegram Pavel Durov oleh polisi Prancis. 

Salah satunya Kepala Dewan Keamanan dan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang mengaku pernah mengingatkan Durov jauh sebelum penangkapannya.

"Beberapa waktu lalu, bahkan sudah lama sekali, saya bertanya kepada Durov mengapa dia tidak mau bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan serius. 'Itulah prinsip saya,' katanya," kata Medvedev, seperti dikutip dari RT, Senin (26/8).


"Kalau begitu, Anda akan menghadapi masalah serius di setiap negara,' kata saya kepadanya," lanjutnya.

Menurut Medvedev, Durov mengira masalah terbesarnya ada di Rusia, sehingga ia memilih pergi dan kemudian memperoleh kewarganegaraan atau tempat tinggal di negara lain. 

"Ia ingin menjadi 'orang dunia' yang cemerlang yang dapat hidup dengan baik tanpa tanah airnya. Ubi bene ibi patria (di mana ada roti, di situ ada negara)!" ujarnya.

"Dia salah perhitungan. Bagi semua musuh kita, dia tetap orang Rusia ?" dan karena itu tidak dapat diprediksi dan berbahaya," lanjut Medvedev.

Sementara itu, Andrey Medvedev, jurnalis, presenter TV, politisi dan wakil ketua Duma Kota Moskow mengatakan penangkapan Durov mungkin tidak akan menimbulkan kehebohan di Rusia seandainya tidak dalam situasi perang seperti saat ini.

"Kebetulan, dia adalah tokoh utama dalam perang saat ini. Telegram adalah alternatif untuk komunikasi militer tertutup. Mungkin mulai hari ini, pertanyaan tentang pembuatan utusan militer untuk tentara kita akan menjadi penting," ujarnya.

Pemimpin Partai Rakyat Baru sekaligus Wakil Ketua Duma Negara, Vyacheslav Davankov,  meminta Rusia menekan Prancis benaskan Durov.

"Menurut laporan media, Pavel Durov telah ditangkap di Prancis. Hampir tidak ada orang yang berbuat lebih banyak untuk pengembangan layanan digital di Rusia dan dunia selain dia," kata Davankov.

"Sekarang dia harus ditarik keluar. Kami mendesak Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov untuk meminta otoritas Prancis membebaskan Durov dari tahanan," ujarnya.

Penangkapannya, kata dia, mungkin bermotif politik dan merupakan alat untuk mendapatkan akses ke data pribadi pengguna Telegram. 

"Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi," tambah Davankov.

Durov ditangkap pada Sabtu (24/8) waktu Prancis. Pihak berwenang meyakini  pria berusia 39 tahun itu terlibat dalam berbagai kejahatan yang diduga dilakukan menggunakan platformnya, dengan alasan bahwa moderasi yang tidak memadai memungkinkan Telegram digunakan secara luas untuk melanggar hukum.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya