Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto di acara Kongres PAN/RMOL

Politik

Ungkapan ‘Haus Kekuasaan’ Prabowo Mengacu Pada Penguasa Saat Ini

MINGGU, 25 AGUSTUS 2024 | 18:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto soal ‘haus kekuasaan’ di Kongres PAN merupakan analogi terhadap Presiden Joko Widodo. 

Begitu dikatakan analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno terkait ucapan bernada sindiran Prabowo.

"Entahlah. Biasanya yang disebut haus kekuasaan itu mengacu yang sedang berkuasa tapi tak mau melepaskan cengkraman kekuasaannya dengan berbagai kanal dan cara,” ucap Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/8).


Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, dalam Kongres PAN mengingatkan bahwa ambisi kekuasaan yang berlebihan dapat membawa dampak negatif bagi suatu bangsa.

Prabowo menekankan bahwa esensi dari politik adalah kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat.

“Politik adalah suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang diajarkan di fakultas. Keinginan, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat,” ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa politik tidak hanya sekadar mengatur kekuasaan, tetapi juga upaya untuk mendapatkan mandat dari rakyat guna menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan mereka.

“Kemudian dalam pelaksanaannya, politik mengatur kekuasaan. Dan karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki keinginan rakyat, perlu untuk berkuasa. Perlu untuk mendapat kekuasaan,” jelasnya.

“Tetapi kita memilih untuk mendapat kekuasaan, meraih kekuasaan dengan minta izin dari rakyat. Kita datang ke rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita. Itu yang dijalankan oleh semua partai politik,” sambungnya.

Namun, Prabowo juga menyoroti bahaya dari nafsu kekuasaan yang tidak terkendali, terutama jika kekuasaan itu dikejar tanpa memikirkan kepentingan rakyat dan malah diatur oleh kekuatan lain yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya