Setelah Putusan MK, PDIP Harus Selamatkan Demokrasi di Pilkada

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, harus menjadi semangat partai politik dalam menyelamatkan demokrasi pada Pilkada 2024.

Garis besar putusan itu adalah Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut

Seperti di Kabupaten Lampung Timur, yang mempunya daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2024 sebanyak 822.906 pemilih. Hal ini, harus mendorong partai politik mengajukan kader di pilkada.
 
Pengamat politik Nahdlatul Ulama Rikal Dikri mengatakan, Lampung Timur diprediksi bakal melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024.

Sebab, bakal calon Bupati Ela Siti Nuryamah sudah mengantongi rekomendasi dari PKB 12 kursi, Nasdem 7 kursi, Gerindra 8 kursi, dan PKS 3 kursi.

Namun kata Rikal, masih ada PDIP yang mempunyai 8 kursi bersama Golkar dengan kursi sama dan Demokrat 3 kursi, untuk mengajukan calon penantang Ela.

"Karena itu, Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan harus menjadi Partai pelopor perlawanan terhadap kotak kosong di pilkada 2024," ujar Rikal dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8).

MEncari penantang Ela tidak sulit. Dalam survei terbaru Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) nama Zaiful Bokhari yang merupakan kader PDI Perjuangan menempati posisi teratas sebagai Bakal Calon Bupati atau Bakal Cabup di Pilkada Lampung Timur 2024.

Disampaikan Direktur Eksekutif LKPI Togu Lubis sebanyak 59,4 persen memilih Zaiful Bokhari, 23,2 persen memilih Ella Siti Nuryamah, dan 17,4 persen masih rahasia.