Berita

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini/Ist

Politik

Pengabaian Konsitusi Sangat Mungkin Terjadi Lagi, Publik Harus Pelototi DPR

SABTU, 24 AGUSTUS 2024 | 11:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Publik diajak untuk terus mengawasi DPR agar tidak secara tiba-tiba membuat keputusan yang bisa mengganggu jalannya proses demokrasi.

Hal ini disampaikan pakar kepemiluan, Titi Anggraini, saat menyikapi langkah DPR  yang sempat melakukan upaya untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Sebagai warga, kita tidak boleh lupa bahwa sebelum ramai-ramai datang dukungan atas Putusan MK dari sejumlah politisi dan fraksi di DPR, mereka faktanya secara terang-terangan dan sengaja sudah pernah menyimpangi isi Putusan MK pada saat Rapat Baleg 21 Agustus lalu," kata Titi lewat akun X miliknya, Sabtu (24/8).


Titi mengungkapkan bahwa perbuatan menyimpangi putusan MK ini dilakukan secara sengaja meski mendapat banyak kritik dari publik.

Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut berlangsung dengan sangat terbuka di hadapan rakyat, menunjukkan bagaimana politisi yang mayoritas di DPR tidak segan-segan mengabaikan konstitusi.

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini kemudian mengajak masyarakat untuk terus mengawal kebijakan para wakil rakyat karena mereka yang mayoritas itulah yang akan membuat banyak keputusan penting dalam lima tahun ke depan.

"Sangat mungkin tabiat dan perilaku pengabaian konstitusi itu terjadi lagi. Terus bersuara dan bersolidaritas, kawan. Sebab, kekuasaan yang mayoritas akan sangat mungkin tergelincir dan sewenang-wenang," tegas Titi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya