Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist
Inklusi keuangan nasional ditargetkan bisa mencapai 98 persen di tahun 2045. Target ini kian dekat terwujud lantaran tren dalam sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan.
Guna mempercepat realisasi, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) mewujudkan target tersebut.
“Capaian yang baik ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama dari seluruh anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), pelaku usaha sektor keuangan, sektor swasta, mitra pembangunan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan," kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (22/8).
"Capain ini juga berkat orkestrasi yang harmonis di bawah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” lanjut Airlangga.
Di bawah DNKI, berbagai program peningkatan inklusi keuangan telah dijalankan. Selama tahun 2023, telah dilakukan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 10 juta peserta.
Untuk program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) juga sudah dijalankan dan secara kumulatif sejak 2015 telah berhasil membuka sekitar 58 juta rekening atau 86 persen dari total pelajar di Indonesia.
Selain itu, program pemberdayaan aset tidak berwujud juga telah banyak membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengakses layanan keuangan formal.
Inovasi teknologi pada sistem pembayaran seperti QRIS juga sudah mencapai lebih dari 45 juta pengguna dan uang elektronik juga telah digunakan oleh sekitar 156,4 juta pengguna.
Berbagai program bantuan pemerintah yang disalurkan secara nontunai atau e-wallet juga telah meningkatkan inklusi keuangan nasional.
Hal ini ditunjukkan di antaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 9,16 juta KPM, Prakerja yang telah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat, KUR yang telah menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp449 triliun, Kartu Tani yang telah disalurkan kepada 10,69 juta petani dan KIP Kuliah yang telah disalurkan kepada 666,7 ribu mahasiswa.
Selain itu, BOS Non Tunai serta Program Transaksi Non Tunai pada layanan pemerintah juga telah terbukti mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tahun depan surveinya bisa dilakukan keseluruhan, jadi semua produk yang disurvei bukan hanya yang di bawah OJK saja, tapi juga program pemerintah lainnya," tutup Airlangga yang juga Ketua Harian DNKI.
