Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kementerian PUPR Alokasikan Rp75,63 Triliun untuk Proyek Infrastruktur Tahun Depan, Ini Rinciannya

KAMIS, 22 AGUSTUS 2024 | 14:32 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan sejumlah proyek infrastruktur strategis pada 2025 mendatang senilai Rp75,63 triliun.

Proyek-proyek ini akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan pagu indikatif yang telah disepakati dengan Kementerian Keuangan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa setiap unit organisasi di bawah Kementerian PUPR akan menangani proyek-proyek tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 


“Rincian kegiatan (proyek) per unit organisasi sesuai dengan pagu indikatif sebesar Rp75,63 triliun,” kata Basuki, dikutip Kamis (22/8)

Basuki merinci alokasi anggaran untuk berbagai proyek di masing-masing unit itu antara lain yaitu:

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air:
Anggaran: Rp26,53 triliun

Proyek Utama:Pembangunan dan rehabilitasi irigasi seluas 17.000 hektare dengan biaya Rp2,67 triliun.
Pembangunan 12 bendungan senilai Rp8,10 triliun.
Pengendalian banjir dan pengamanan pantai sepanjang 32,5 kilometer dengan anggaran Rp4,75 triliun.
Pengadaan prasarana air tanah dan air baku dengan kapasitas 1,5 m/detik, tersebar di berbagai wilayah dengan total dana Rp1,49 triliun.
Dukungan operasional dan pemeliharaan, serta pengendalian lumpur Sidoarjo dengan alokasi Rp5,42 triliun.

2. Direktorat Jenderal Bina Marga:
Anggaran: Rp32,31 triliunProyek Utama:

Pembangunan jalan senilai Rp9,94 triliun dan jembatan sebesar Rp5,64 triliun.
Peningkatan aksesibilitas melalui flyover, underpass, dan terowongan dengan anggaran Rp0,13 triliun.
Preservasi rutin jalan dan jembatan nasional serta revitalisasi drainase dengan biaya Rp10,57 triliun.
Dukungan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp1,66 triliun.

3. Direktorat Jenderal Cipta Karya:
Anggaran: Rp10,48 triliun

Proyek Utama:Proyek air minum dengan dana Rp1,59 triliun.
Sanitasi sebesar Rp3,03 triliun.
Pengembangan kawasan permukiman dengan anggaran Rp0,84 triliun.
Pembangunan prasarana strategis sebesar Rp2 triliun. 

4. Direktorat Jenderal Perumahan:
Anggaran: Rp4,53 triliun

Proyek Utama:Pembangunan rumah susun dengan alokasi Rp3,16 triliun.
Rumah khusus sebesar Rp250 miliar, rumah swadaya Rp400 miliar, dan rumah umum serta komersial dengan anggaran Rp150 miliar lalu dukungan dan manajemen teknis lainnya Rp570 miliar.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya