PDIP tetap akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 untuk mendaftar calon kepala daerah ke KPUD pada 27 Agustus mendatang.
Sebab, keputusan Panja Baleg DPR yang mengesahkan Revisi UU Pilkada telah menganulir keputusan MK.
Hal itu ditegaskan Anggota Baleg DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu seusai Rapat Panja Baleg DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu malam (21/8).
“Bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Kami akan mendaftarkan, bukan hanya kami, partai partai, calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan MK silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini,” tegas Masinton.
Mengenai Pilkada Jakarta 2024, Masinton mengatakan bahwa sekalipun pada akhirnya Anies Baswedan diusung maka pihaknya bersama kader PDIP akan berdamai-ramai mendaftar ke KPUD, dengan mengacu pada putusan MK.
“Jadi nanti tanggal 27, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi,” tegas mantan Aktivis 98 ini.
“Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini,” imbuhnya menegaskan.
Sebab, sambungnya, keputusan Panja Baleg DPR RI merupakan “Proyek Istana”. Pasalnya, pengambilan keputusan tingkat satu di Panja Baleg DPR yang baru saja diteken tersebut terlalu memaksakan kehendak.
“Udah lah, ini kan memang maunya Istana ini. Ya ini maunya (proyek) Istana, dia mereaksi putusan MK Nomor 60/2024. Kaget kan, karena MK mengembalikkan syarat, usia pencalonan Calon Kepala Daerah,” pungkasnya.
