Bahlil Bantah jadi Ketum Golkar Karena Intervensi Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029, Bahlil Lahadalia, membantah isu dirinya terpilih secara aklamasi dalam pemilihan ketum beringin karena ada campur tangan atau intervensi pemerintah.

Bahlil menegaskan tidak menerima tudingan itu, dan mengomparasi Ketum Golkar sebelumnya yang juga dekat dengan pemerintah tidak ikut dipersoalkan.

"Intervensi yang mana? Masa dulu calon-calon Ketua Umum Golkar yang sudah jadi dari Pak JK sampai Airlangga enggak ada tuh istilah itu. Tapi kami, kebetulan saya jadi menteri, kemudian dibilangin intervensi, enggak ada itu intervensi, enggak ada," kata Bahlil usai disahkan menjadi Ketum Partai Golkar, di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Bahlil kemudian menyebut dirinya senang dengan kompetisi lantaran merupakan bagian dari demokrasi.

"Saya ingin mengatakan, ingin menegaskan nggak ada (intervensi), silakan aja di kompetisi. Saya juga lebih senang sebenarnya kompetisi, tapi kalau enggak ada ya mau apa lagi. Ini juga bagian dari demokrasi, bukan berarti saya terpilih secara aklamasi itu kemudian tidak demokrasi, demokrasi juga ini," paparnya.

Menteri ESDM itu menegaskan, selama ini ia tidak pernah melakukan hal-hal berbau nepotisme.

"Kalau dibilang ada intervensi dari pemerintah, enggak ada itu. Saya enggak pernah diintervensi dan DPD II tidak pernah ditelepon, siapa yang mau telepon mereka, kalau saya telepon iya, namanya saya cari suara gimana enggak nelepon," ucapnya.

"Masa saya menteri nelepon mau cari suara dibilang intervensi dari atasan saya, kan enggak ada urusan," tutupnya.