Berita

Kamala Harris/Net

Bisnis

Kamala Harris Mau Naikkan Pajak jadi 28 Persen

RABU, 21 AGUSTUS 2024 | 07:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyerukan kenaikan tarif pajak perusahaan menjadi 28 persen.

Ini adalah usulan besar pertamanya untuk meningkatkan pendapatan jika ia terpilih menjadi presiden. 

Juru bicara kampanye Harris, James Singer, mengatakan usulan Kamala Harris tersebut sebagai "cara yang bertanggung jawab secara fiskal untuk mengembalikan uang ke kantong para pekerja". 


Usulan tersebut juga akan memastikan para miliarder dan perusahaan besar membayar kewajiban mereka. 

"Sebagai Presiden, Kamala Harris akan fokus menciptakan ekonomi peluang bagi kelas menengah yang meningkatkan keamanan, stabilitas, dan martabat ekonomi mereka," kata Singer, dikutip dari CNBC, Rabu (21/8).

Jika diberlakukan, kebijakan tersebut akan menghasilkan ratusan miliar dolar, karena Kantor Anggaran Kongres yang nonpartisan telah memproyeksikan bahwa kenaikan 1 poin persentase dalam tarif pajak perusahaan setara dengan sekitar 100 miliar Dolar AS selama satu dekade. 

Kebijakan ini berarti akan mencabut sebagian besar undang-undang yang ditandatangani mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2017 saat menjabat sebagai presiden, yang memangkas tarif pajak perusahaan dari 35 persen menjadi 21 persen.

Trump, yang kembali mencalonkan diri untuk pemilihan mendatang, baru-baru ini mengatakan bahwa ia akan memangkas pajak lebih jauh lagi jika terpilih menjadi presiden, termasuk pajak untuk bisnis.

Partai Republik kemungkinan akan menolak tarif pajak perusahaan sebesar 28 persen, yang berarti Harris mungkin membutuhkan Demokrat untuk mengendalikan DPR dan Senat agar dapat meloloskannya melalui Kongres.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya