Berita

Kamala Harris/Net

Bisnis

Kamala Harris Mau Naikkan Pajak jadi 28 Persen

RABU, 21 AGUSTUS 2024 | 07:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyerukan kenaikan tarif pajak perusahaan menjadi 28 persen.

Ini adalah usulan besar pertamanya untuk meningkatkan pendapatan jika ia terpilih menjadi presiden. 

Juru bicara kampanye Harris, James Singer, mengatakan usulan Kamala Harris tersebut sebagai "cara yang bertanggung jawab secara fiskal untuk mengembalikan uang ke kantong para pekerja". 


Usulan tersebut juga akan memastikan para miliarder dan perusahaan besar membayar kewajiban mereka. 

"Sebagai Presiden, Kamala Harris akan fokus menciptakan ekonomi peluang bagi kelas menengah yang meningkatkan keamanan, stabilitas, dan martabat ekonomi mereka," kata Singer, dikutip dari CNBC, Rabu (21/8).

Jika diberlakukan, kebijakan tersebut akan menghasilkan ratusan miliar dolar, karena Kantor Anggaran Kongres yang nonpartisan telah memproyeksikan bahwa kenaikan 1 poin persentase dalam tarif pajak perusahaan setara dengan sekitar 100 miliar Dolar AS selama satu dekade. 

Kebijakan ini berarti akan mencabut sebagian besar undang-undang yang ditandatangani mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2017 saat menjabat sebagai presiden, yang memangkas tarif pajak perusahaan dari 35 persen menjadi 21 persen.

Trump, yang kembali mencalonkan diri untuk pemilihan mendatang, baru-baru ini mengatakan bahwa ia akan memangkas pajak lebih jauh lagi jika terpilih menjadi presiden, termasuk pajak untuk bisnis.

Partai Republik kemungkinan akan menolak tarif pajak perusahaan sebesar 28 persen, yang berarti Harris mungkin membutuhkan Demokrat untuk mengendalikan DPR dan Senat agar dapat meloloskannya melalui Kongres.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya