Berita

Ilustrasi masyarakat di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan.

Dunia

Dokter Muda di Gilgit Balistan Keluhkan Fasilitas Kesehatan yang Tidak Memadai

SELASA, 20 AGUSTUS 2024 | 23:25 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Asosiasi Dokter Muda (ADM) menggelar konvensi di Gilgit Baltistan yang diduduki Pakistan untuk membicarakan berbagai hal terkait pelayanan kesehatan yang dihadapi masyarakat dan dokter di wilayah itu. 

WTV News mengatakan, dalam pertemuan yang digelar hari Senin (19/8), anggota ADM mengeluhkan kekurangan staf medis yang parah, peralatan yang tidak memadai, dan gaji yang rendah. Mereka menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak hanya menjadi masalah bagi para dokter tetapi juga menjadi perhatian masyarakat yang terdampak.

Bahadur Shah, seorang anggota ADM, mengatakan bahwa sebenarnya ada dokter yang cakap di Kashmir yang dikuasai Pakistan. Namun mereka tidak mendapatkan perhatian dari pihak berwenang.


“Beberapa dokter cakap duduk di sini, mereka telah melayani masyarakat berdasarkan kontrak selama bertahun-tahun, tetapi belum mendapatkan status resmi," katanya.

Dari tahun 2018 pemerintah setempat belum juga menggelar ujian Komisi Layanan Publik Federal untuk menaikkan jenjang tenaga medis di Gilgit Balistan. Hal ini tentu saja membuat karier tenaga medis terhambat. 

“Mengapa kami harus membuang enam tahun hidup kami yang berharga jika pemerintah tidak melakukan ujian pemerintah untuk mendapatkan status resmi?” tambahnya.

Dalam laporan yang sama juga disebutkan seorang dokter wanita menyoroti tantangan di distrik Hunza dan mengatakan bahwa distrik ini mengalami kekurangan dokter spesialis sementara fasilitas tidak memadai. 

"Hunza adalah pusat pariwisata di Gilgit Balistan, tapi kami tidak memiliki dokter bedah ortopedi. Kami memiliki dokter bedah umum tetapi ada beberapa keterbatasan yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja dengan baik. Saya satu-satunya ahli di bidang saya dan kami sangat kewalahan," kata dokter wanita yang tidak disebutkan namanya itu.

"Pasien dirawat tetapi tidak menerima perawatan yang tepat, dan kami harus merujuk mereka ke kota lain, karena kurangnya fasilitas, peralatan, dan personel. Kami telah menyaksikan beberapa insiden di mana pasien mengeluh bahwa rumah sakit yang kami rujuk dalam kondisi yang lebih buruk. Jadi kami tidak dapat menahan pasien atau merujuknya ke rumah sakit lebih lanjut," tambahnya. 

Wilayah Kashmir secara umum terbagi menjadi tiga. Pertama yang merupakan bagian dari India, terdiri dari Jammu & Kashmir (JK) dan Ladakh. Lalu wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan, terdiri dari Azad Kashmir dan Gilgit Balistan. Serta Aksai Chin yang dikuasai China.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya