Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kadin: Indonesia Masih Krisis Lapangan Pekerjaan

SELASA, 20 AGUSTUS 2024 | 19:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia masih mengalami krisis lapangan pekerjaan, yang ditandai dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Kamdani mengatakan seharusnya Pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja baru, setidaknya 3 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya.

Namun, ia mencatat adanya penurunan yang drastis dalam penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk ke Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini.


Perwakilan Kadin sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengatakan adanya pergeseran dari sektor padat ke sektor modal yang berdampak pada lapangan pekerjaan.

"Padahal jika kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia, penyerapan lapangan kerja sudah berkurang 10 tahun terakhir ini. Jadi, sudah pasti ada pergeseran dari padat karya ke padat modal dan ini berdampak pada lapangan pekerjaan kita," kata Shinta dalam Global Human Capital (GHC) Summit 2024, di Jakarta, Selasa (20/8).

Selain itu, ia juga melihat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia yang belum optimal. Untuk itu, Pemerintah Indonesia, kata Shinta perlu memperkuat dan menyempurnakan regulasi ketenagakerjaan yang baik, sehingga penyerapan tenaga kerja dalam negeri bisa meningkat.

"Jika pemerintah tidak menyediakan regulasi ketenagakerjaan yang baik. Bonus demografi ini juga akan menjadi tidak baik, bahkan menjadi beban," ujarnya.

Ia pun menyoroti pentingnya penerapan tindakan strategis dengan melibatkan dan memasukkan berbagai lapisan sosial termasuk memastikan hubungan dan kecocokan antara lembaga pendidikan dan kebutuhan industri di masa depan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya