Berita

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia/RMOL

Bisnis

Apindo: Bonus Demografi Bisa Jadi Beban tanpa SDM Unggul

SELASA, 20 AGUSTUS 2024 | 14:47 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kualitas sumber daya manusia (SDM) akan menjadi faktor penentu dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju, terutama dengan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030, di mana 68 persen penduduk berada dalam usia produktif. 

Namun, ia juga mengingatkan tanpa SDM berkualitas tinggi dan regulasi ketenagakerjaan yang baik, bonus demografi ini bisa berubah menjadi beban.


"Saat ini tantangan terbesar Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja. Setiap tahun kita harus menciptakan 3 juta lapangan kerja baru," ujar Shinta dalam pemaparannya di acara Global Human Capital (GHC) Summit 2024, Selasa (20/8).

Namun, ia mencatat adanya penurunan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk ke Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini.

"Dulu investasi Rp1 triliun bisa menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja, sekarang hanya sekitar 1.000. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari sektor padat karya ke sektor padat modal, yang berdampak pada lapangan kerja,” katanya, di Hotel Pullman, Jakarta.

Untuk itu, Ketua Apindo itu menekankan penciptaan lapangan kerja baru, termasuk melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) penting dilakukan dan tidak hanya fokus pada keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan industri (link and match).

Langkah ini, kata Shinta penting untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

"Kami di Apindo memiliki peta jalan untuk Indonesia Emas, dan kami akan terus mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengembangan SDM sebagai langkah utama menuju visi tersebut," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya