Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono/Net

Politik

Mardiono Belum Klarifikasi, Kader PPP Ultimatum Galang Gerakan Serius

SELASA, 20 AGUSTUS 2024 | 14:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring gagalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lolos ambang batas parlemen 4 persen, internal partai terus diwarnai berbagai gejolak.

Gejolak itu salah satunya permintaan kader dari berbagai daerah agar Muhamad Mardiono mundur sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Namun semua tuntutan tersebut nampaknya tidak dihiraukan oleh Mardiono.

Nampaknya gejolak internal PPP belum berhenti, beredar kabar ada beberapa pengurus PPP yang berkirim surat kepada Mardiono. Belum diketahui secara pasti apa isi surat tersebut.


Kuasa hukum Front Kader Kabah Bersatu (FKKB), M. Zainul Arifin menyampaikan bahwa surat tersebut intinya berupa permintaan transparansi pengelolaan partai.

“Menurut mereka Mardiono tidak terbuka, tidak transparan dalam pengelolaan partai, sejak sebelum Pileg 2024,” kata Zainul dalam keterangannya, Selasa (20/8).

Namun Zainul belum menyampaikan acara tegas apa yang dimaksud. Ia mempersilahkan untuk mengkonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan.

Pada prinsipnya, Zainul menegaskan bahwa FKKB memberikan waktu 7x24 jam kepada Mardiono untuk menjawab secara resmi terhadap permohonan klarifikasi tersebut.

Namun, mengingat waktu 7x24 tersebut sudah habis terhitung sejak beberapa pekan lalu, maka FKKB akan melakukan gerakan yang lebih serius.

“Jika dalam hitungan 7x24 jam belum menyampaikan hak jawabnya maka kami akan tempuh jalur lebih lanjut,” pungkas Zainul.

Surat tersebut dikirim melalui sekretariat DPP PPP pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2024. Adapun sebagai pemberi kuasa/pemohon klarifikasi adalah beberapa kader dan pengurus PPP yang tergabung dalam Front Kader Kabah Bersatu (FKKB).

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya