Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono/Net
Seiring gagalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lolos ambang batas parlemen 4 persen, internal partai terus diwarnai berbagai gejolak.
Gejolak itu salah satunya permintaan kader dari berbagai daerah agar Muhamad Mardiono mundur sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Namun semua tuntutan tersebut nampaknya tidak dihiraukan oleh Mardiono.
Nampaknya gejolak internal PPP belum berhenti, beredar kabar ada beberapa pengurus PPP yang berkirim surat kepada Mardiono. Belum diketahui secara pasti apa isi surat tersebut.
Kuasa hukum Front Kader Kabah Bersatu (FKKB), M. Zainul Arifin menyampaikan bahwa surat tersebut intinya berupa permintaan transparansi pengelolaan partai.
“Menurut mereka Mardiono tidak terbuka, tidak transparan dalam pengelolaan partai, sejak sebelum Pileg 2024,” kata Zainul dalam keterangannya, Selasa (20/8).
Namun Zainul belum menyampaikan acara tegas apa yang dimaksud. Ia mempersilahkan untuk mengkonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan.
Pada prinsipnya, Zainul menegaskan bahwa FKKB memberikan waktu 7x24 jam kepada Mardiono untuk menjawab secara resmi terhadap permohonan klarifikasi tersebut.
Namun, mengingat waktu 7x24 tersebut sudah habis terhitung sejak beberapa pekan lalu, maka FKKB akan melakukan gerakan yang lebih serius.
“Jika dalam hitungan 7x24 jam belum menyampaikan hak jawabnya maka kami akan tempuh jalur lebih lanjut,” pungkas Zainul.
Surat tersebut dikirim melalui sekretariat DPP PPP pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2024. Adapun sebagai pemberi kuasa/pemohon klarifikasi adalah beberapa kader dan pengurus PPP yang tergabung dalam Front Kader Kabah Bersatu (FKKB).