Berita

Kapolres Banyuasin, AKBP Ruri Prastowo/RMOLSumsel

Presisi

Kapolres Banyuasin Ingatkan Jajaran Jaga Netralitas dalam Pilkada

SELASA, 20 AGUSTUS 2024 | 14:30 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kapolres Banyuasin, AKBP Ruri Prastowo, tegas mengingatkan seluruh anggota Polres Banyuasin untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak di wilayah Bumi Sedulang Setudung pada November 2024 mendatang. 

Dalam arahannya, Ruri menyampaikan pentingnya Polri bersikap netral sesuai dengan amanat Undang-undang. 

"Sebagai anggota Polri, kita harus tetap lurus dalam Pilkada nanti. Tidak boleh berpihak, baik ke kiri maupun ke kanan, kita harus lurus," tegas Ruri Prastowo dalam apel pagi di halaman Mapolres Banyuasin, dikutip RMOLSumsel, Selasa (20/8).


Ruri juga mengimbau kepada seluruh personel Polres Banyuasin untuk berperan aktif sebagai bagian dari "cooling system" selama berlangsungnya Pilkada. 

Ia meminta agar anggota Polri berperan dalam menjaga situasi tetap kondusif dengan berkoordinasi bersama tokoh masyarakat, seperti RT/RW, kepala desa, dan lurah. Agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax yang dapat memecah belah persatuan.

"Bertemu dengan RT/RW, kepala desa atau lurah adalah langkah strategis untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar," ucapnya didampingi oleh Kasi Humas, AKP Sutedjo.

Lebih lanjut, Kapolres juga mengajak masyarakat untuk menjaga suasana damai selama Pilkada berlangsung, meski adanya perbedaan pilihan politik. Ruri menekankan bahwa Pilkada harus menjadi ajang demokrasi yang damai dan tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Selain itu, Ruri meminta pejabat utama dan perwira di Polres Banyuasin untuk terus melaksanakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti program subuh keliling dan Jumat curhat. Kegiatan ini dinilai efektif untuk mendengar aspirasi masyarakat dan menjaga hubungan baik antara Polri dan warga.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya