Ilustrasi Pilkada Serentak 2024/Ist
Menjelang pendaftaran Pilkada Serentak 2024, banyak politikus yang memainkan strategi demi mengejar kekuasaan. Salah satunya calon gubernur petahana Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor.
Mantan Ketua DPW Nasdem Kaltim itu dalam sepekan tercatat bergabung menjadi kader Demokrat sekaligus PDIP.
Isran Noor menjadi kader PDIP terkonfirmasi dalam surat edaran PDIP tertanggal 13 Agustus 2024.
PDIP melampirkan nama Isran Noor sebagai calon kepala daerah jagoan PDIP yang diusung untuk Pilkada Serentak 2024.
Padahal, empat hari sebelumnya yaitu pada 9 Agustus 2024, Isran Noor baru saja ditasbihkan sebagai kader Demokrat.
Saat itu, Isran menerima rekomendasi partai berlambang bintang mercy dari sang Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Direktur Pusat Kajian Pancasila (Pusaka Pancasila), Fakhruddin Muchtar, menilai langkah tersebut tidak elok dilakukan oleh seorang calon pemimpin.
"Saya kira perilaku semacam itu tidak bijaksana. Karena politik tidak melulu tentang kekuasaan, tapi juga tanggung jawab moral," kata Fakhruddin kepada wartawan, Jakarta, Senin (19/8).
Menurut Fakhruddin, sebagai calon pejabat publik, politikus perlu memberikan pendidikan positif kepada masyarakat, agar tidak dianggap membenarkan keyakinan negatif publik.
"Bahwa politik adalah seni untuk memperoleh kekuasaan dengan cara apapun," kata Fakhruddin.
Lebih jauh, Fakhruddin mengingatkan bahwa dalam Pancasila, demokrasi politik merujuk pada sila keempat.
"Nah, perlu diingat di situ ada frase 'dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan'. Artinya, sejak awal kebijaksanaan adalah hal yang penting dalam politik Indonesia," kata Fakhruddin.
Karena itu, kata Fakhruddin, pemimpin ideal bukan yang hanya mampu menelurkan kebijakan, tapi juga memiliki kebijaksanaan.
"Bayangkan, kebijakan macam apa yang kelak akan lahir kalau sejak awal sudah seperti itu," demikian Fakhruddin.
