Berita

Massa aksi kelompok Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi, di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Senin (19/8)/RMOL

Politik

Massa Geruduk KPU Minta Batalkan Pencalonan Dharma Pongrekun

SENIN, 19 AGUSTUS 2024 | 17:39 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Massa aksi dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi nampaknya batal menggelar aksi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Senin (19/8). 

Dari jadwal yang diterima redaksi, massa akan menggelar aksi pada pukul 13.00 WIB di dua lokasi di kantor KPU Jakarta di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat dan Mabes Polri, Jakarta Selatan. 

Nampaknya, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi, Rafi Maulana bersama massa aksi hanya menggelar aksi di kantor KPU. 


Hal ini diperkuat saat redaksi menyambangi lokasi Mabes Polri yang biasa dijadikan tempat aksi. Massa aksi tampak belum hadir hingga pukul 14.30 WIB. 

Sementara itu, Rafi saat dihubungi memastikan massa aksi kembali ke rumah masing-masing usai menggelar unjuk rasa di KPU. 

"Karena mengingat waktu juga sudah sore dan perjalanan macet juga kan, jadi balik kanan (pulang)," Kata Rafi kepada RMOL. 

Sebelumnya, dia menduga Dharma telah mencatut nama-nama dan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) warga DKI Jakarta. 

"Intinya masyarakat DKI menginformasikan ke saya bahwa KTP nya dicatut tanpa seizin pemilik KTP. Kurang lebih ada puluhan orang (yang melapor)," ujar Rafi di sela-sela aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/8). 

Dia menjelaskan, puluhan warga DKI Jakarta yang melapor ke pihaknya merasa namanya dicatut dalam daftar data pendukung Dharma-Kun, untuk lolos verifikasi faktual sebagai bapaslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024. 

"Kita meminta KPU DKI bertindak tegas dan membatalkan pencalonan Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur DKI, dan juga kita meminta Mabes Polri mengusut kasus ini," katanya menyampaikan tuntutan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya