Berita

Massa aksi kelompok Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi, di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Senin (19/8)/RMOL

Politik

Massa Geruduk KPU Minta Batalkan Pencalonan Dharma Pongrekun

SENIN, 19 AGUSTUS 2024 | 17:39 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Massa aksi dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi nampaknya batal menggelar aksi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Senin (19/8). 

Dari jadwal yang diterima redaksi, massa akan menggelar aksi pada pukul 13.00 WIB di dua lokasi di kantor KPU Jakarta di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat dan Mabes Polri, Jakarta Selatan. 

Nampaknya, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi, Rafi Maulana bersama massa aksi hanya menggelar aksi di kantor KPU. 


Hal ini diperkuat saat redaksi menyambangi lokasi Mabes Polri yang biasa dijadikan tempat aksi. Massa aksi tampak belum hadir hingga pukul 14.30 WIB. 

Sementara itu, Rafi saat dihubungi memastikan massa aksi kembali ke rumah masing-masing usai menggelar unjuk rasa di KPU. 

"Karena mengingat waktu juga sudah sore dan perjalanan macet juga kan, jadi balik kanan (pulang)," Kata Rafi kepada RMOL. 

Sebelumnya, dia menduga Dharma telah mencatut nama-nama dan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) warga DKI Jakarta. 

"Intinya masyarakat DKI menginformasikan ke saya bahwa KTP nya dicatut tanpa seizin pemilik KTP. Kurang lebih ada puluhan orang (yang melapor)," ujar Rafi di sela-sela aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/8). 

Dia menjelaskan, puluhan warga DKI Jakarta yang melapor ke pihaknya merasa namanya dicatut dalam daftar data pendukung Dharma-Kun, untuk lolos verifikasi faktual sebagai bapaslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024. 

"Kita meminta KPU DKI bertindak tegas dan membatalkan pencalonan Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur DKI, dan juga kita meminta Mabes Polri mengusut kasus ini," katanya menyampaikan tuntutan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya