Warisan Terburuk, Prabowo Harus Tanggung Utang Jokowi Rp1.353 T di Awal Pemerintahan

Warisan utang menggunung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.353,1 triliun harus dihadapi Presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun pertama pemerintahannya pada 2025 mendatang.

Researcher Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa Pujarama, mencatat Prabowo akan langsung dihadapkan dengan pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun pada tahun depan.

Utang Rp705,5 triliun tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun lainnya berupa pinjaman.

Meski demikian tumpukan utang tersebut belum termasuk bunga yang menembus Rp552,85 triliun pada 2025. Sehingga jika ditotal, utang jatuh tempo dan bunga yang harus dibayar Prabowo di tahun pertamanya menjabat sebagai presiden sebesar Rp1.353,1 triliun.

Selain itu, Riza juga menyoroti RAPBN 2025 yang masih disusun dengan 'ketergantungan' utang. Hal tersebut terlihat dari defisit APBN yang semakin melebar, di mana pada APBN 2025 ditargetkan defisit sebesar 2,53 persen atau Rp616,2 triliun. Angka itu meningkat dari defisit APBN 2024 sebesar 2,29 persen.

"Jadi, di APBN 2024 itu defisitnya 2,29 persen, tapi di outlook (2024) naik jadi 2,7 persen. Kita masih bergantung pada utang," katanya dalam Diskusi Publik INDEF secara virtual, Minggu (18/8).

Adapun defisit itu berasal dari selisih antara target pendapatan negara pada 2025 sebesar Rp2.996,9 triliun, sementara belanja negara di 2025 mencapai Rp3.613,1 triliun. Sehingga Prabowo diyakini akan menarik utang baru pada tahun depan.

"Kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia, yang paling tinggi itu adalah India (cost of borrowing 6,8) dan Indonesia. Dibandingkan dengan negara ASEAN, kita itu paling tinggi biaya utangnya atau cost of borrowing-nya 6,7. Ini yang memberatkan di masa depan untuk penarikan utang lebih banyak,"tuturnya.

Merespon utang yang tinggi ini, Researcher Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Ariyo DP Irhamna mengatakan ruang fiskal akan semakin terbatas bagi pemerintahan baru, dan menjadi warisan terburuk yang diberikan Jokowi.

"Ini yang juga membuat ruang fiskal untuk 2025 semakin terbatas bagi pemerintahan yang baru. Dan menjadi warisan yang buruk dari kepemimpinan Pak Jokowi untuk Pak Prabowo," kata Ariyo.