Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Politik

Demokrasi dalam Bahaya, Partai Golkar yang Besar Saja Bisa Direbut Penguasa

SENIN, 19 AGUSTUS 2024 | 10:37 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Gonjang-ganjing Partai Golkar sejak mundurnya Airlangga Hartarto melandai setelah satu nama mengerucut sebagai calon ketua umum dalam Munas Golkar mendatang.

Hal ini tentunya memunculkan asumsi kuat bahwa kepemimpinan Golkar berhasil direbut dengan mudah oleh penguasa.

Pengamat politik dari FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah menyatakan bahwa apabila benar kepemimpinan partai sekelas Golkar direbut oleh penguasa, maka artinya demokrasi Indonesia saat ini dalam bahaya.


"Apabila benar penguasa yang melakukan intervensi merebut kepemimpinan di Golkar, berarti demokrasi Indonesia saat ini dalam bahaya," kata Insan dalam keterangannya kepada wartawan di Jakart, pada Senin (19/8).

Insan menilai bahwa posisi Airlangga Hartarto selama ini sangat kuat  dan mendapat dukungan hingga tingkat DPD untuk melanjutkan jabatan ketua umum. 

Terlebih, Airlangga berhasil membawa Golkar jadi partai terkuat di koalisi pemenang, baik Pileg maupun Pilpres.

"Kekuasaan Airlangga di Golkar sangat kokoh. Dia berprestasi membawa Golkar jadi partai terbesar di koalisi pemenang dan mendapatkan dukungan dari dpd tingkat 1 dan tingkat 2 untuk melanjutkan kepemimpinan partai Golkar ke periode selanjutnya, apalagi Golkar partai terkuat di koalisi pemenang," jelas Insan.

Selain itu, Golkar adalah partai kader yang terbuka, bukan partai yang dikuasai dinasti perorangan. 

Menurut Insan, Golkar, juga berisi para politisi kelas kakap yang sudah berpengalaman. Dengan kapasitas para kader yang mumpuni, seharusnya Golkar tidak mudah diintervensi.

"Golkar adalah partai kader yang sudah terbuka, ibaratnya kalau perusahaan sudah IPO yang berisi para teknokrat dan politisi kelas kakap yang berpolitik sudah puluhan tahun. Seharusnya, sulit untuk mengintervensi partai sekelas Golkar," pungkas Insan.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mendadak menyatakan pengunduran diri pada Minggu (11/8). 

Pengunduran diri tersebut merupakan hal tidak terduga, sebab Airlangga tengah mendapatkan dukungan di berbagai sayap partai dan DPD tingkat 1 dan 2 untuk melanjutkan posisi Ketua Umum Golkar di Munas mendatang.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya