Berita

Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan 2024/Humas DPR RI

Politik

Jokowi Minta Maaf, Prof Sugianto: Manusia Tak Lepas dari Salah dan Lupa

MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 | 03:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato refleksi pada Sidang Tahunan MPR RI 2024, Jumat kemarin (16/8) menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan.

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Sugianto, menilai sudah tepat Presiden Jokowi melakukan permintaan maaf setelah 2 periode atau 10 tahun memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Presiden Joko Widodo adalah pribadi manusia santun yang tidak lepas dari salah dan lupa dalam memimpin Negara yang berpopulasi ratusan juta jiwa," kata Prof Sugianto, dikutip RMOLJabar, Sabtu (17/8).


Menurut Prof Sugianto, Presiden Jokowi banyak membuat kebijakan pro rakyat yang dirasakan oleh publik seperti pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, pembangunan infrastruktur jalan yang semakin membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. 

Walaupun memang tidak semua kebijakan yang diambil selama kepemimpinan Jokowi bisa memuaskan semua pihak. Namun hasil kepemimpinan Presiden Jokowi dapat dirasakan oleh rakyat. 

"Saya menilai kepemimpinan Joko Widodo dalam bidang pembangunan cukup berhasil, walaupun masih ada problem di bidang penegakkan hukum, politik dan demokrasi," ujarnya. 

Gurubesar hukum tersebut mengatakan, siapapun Presiden Indonesia tidak bisa lepas dari pro kontra atas kebijakan-kebijakannya selama memimpin, pro kontra itu hal biasa dalam dinamika politik demokrasi.

Presiden Jokowi sudah membawa keberhasilan yaitu pengesahan produk hukum yang fenomenal, di antaranya UU Ciptaker dan UU KUHP. 

"Saya berharap Prabowo sebagai presiden selanjutnya dapat melanjutkan program Presiden terdahulu yang belum tuntas salah satunya penataan IKN dan pembangunan infrastruktur lainnya demi mewujudkan rakyat sejahtera," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya