Berita

Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan 2024/Humas DPR RI

Politik

Jokowi Minta Maaf, Prof Sugianto: Manusia Tak Lepas dari Salah dan Lupa

MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 | 03:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato refleksi pada Sidang Tahunan MPR RI 2024, Jumat kemarin (16/8) menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan.

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Sugianto, menilai sudah tepat Presiden Jokowi melakukan permintaan maaf setelah 2 periode atau 10 tahun memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Presiden Joko Widodo adalah pribadi manusia santun yang tidak lepas dari salah dan lupa dalam memimpin Negara yang berpopulasi ratusan juta jiwa," kata Prof Sugianto, dikutip RMOLJabar, Sabtu (17/8).


Menurut Prof Sugianto, Presiden Jokowi banyak membuat kebijakan pro rakyat yang dirasakan oleh publik seperti pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, pembangunan infrastruktur jalan yang semakin membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. 

Walaupun memang tidak semua kebijakan yang diambil selama kepemimpinan Jokowi bisa memuaskan semua pihak. Namun hasil kepemimpinan Presiden Jokowi dapat dirasakan oleh rakyat. 

"Saya menilai kepemimpinan Joko Widodo dalam bidang pembangunan cukup berhasil, walaupun masih ada problem di bidang penegakkan hukum, politik dan demokrasi," ujarnya. 

Gurubesar hukum tersebut mengatakan, siapapun Presiden Indonesia tidak bisa lepas dari pro kontra atas kebijakan-kebijakannya selama memimpin, pro kontra itu hal biasa dalam dinamika politik demokrasi.

Presiden Jokowi sudah membawa keberhasilan yaitu pengesahan produk hukum yang fenomenal, di antaranya UU Ciptaker dan UU KUHP. 

"Saya berharap Prabowo sebagai presiden selanjutnya dapat melanjutkan program Presiden terdahulu yang belum tuntas salah satunya penataan IKN dan pembangunan infrastruktur lainnya demi mewujudkan rakyat sejahtera," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya