Berita

Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan 2024/Humas DPR RI

Politik

Jokowi Minta Maaf, Prof Sugianto: Manusia Tak Lepas dari Salah dan Lupa

MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 | 03:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato refleksi pada Sidang Tahunan MPR RI 2024, Jumat kemarin (16/8) menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan.

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Sugianto, menilai sudah tepat Presiden Jokowi melakukan permintaan maaf setelah 2 periode atau 10 tahun memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Presiden Joko Widodo adalah pribadi manusia santun yang tidak lepas dari salah dan lupa dalam memimpin Negara yang berpopulasi ratusan juta jiwa," kata Prof Sugianto, dikutip RMOLJabar, Sabtu (17/8).


Menurut Prof Sugianto, Presiden Jokowi banyak membuat kebijakan pro rakyat yang dirasakan oleh publik seperti pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, pembangunan infrastruktur jalan yang semakin membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. 

Walaupun memang tidak semua kebijakan yang diambil selama kepemimpinan Jokowi bisa memuaskan semua pihak. Namun hasil kepemimpinan Presiden Jokowi dapat dirasakan oleh rakyat. 

"Saya menilai kepemimpinan Joko Widodo dalam bidang pembangunan cukup berhasil, walaupun masih ada problem di bidang penegakkan hukum, politik dan demokrasi," ujarnya. 

Gurubesar hukum tersebut mengatakan, siapapun Presiden Indonesia tidak bisa lepas dari pro kontra atas kebijakan-kebijakannya selama memimpin, pro kontra itu hal biasa dalam dinamika politik demokrasi.

Presiden Jokowi sudah membawa keberhasilan yaitu pengesahan produk hukum yang fenomenal, di antaranya UU Ciptaker dan UU KUHP. 

"Saya berharap Prabowo sebagai presiden selanjutnya dapat melanjutkan program Presiden terdahulu yang belum tuntas salah satunya penataan IKN dan pembangunan infrastruktur lainnya demi mewujudkan rakyat sejahtera," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya