Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Lolly Suhenty, saat bertemu Ambo Daeng seorang penggarap kebun sawit milik warga Malaysia, yang lokasinya berjarak tidak sampai 20 meter dari patok perbatasan Indonesia-Malaysia, di Sebatik Tengah, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8)/RMOL

Bawaslu

Bawaslu Awasi Langsung Pendataan Pemilih Pilkada di Wilayah Kebun Sawit Malaysia

MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 | 01:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi langsung proses pendataan pemilih di wilayah kebun sawit milik Malaysia. Tepatnya di Sebatik Tengah, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8). 

Adalah anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, yang mengunjungi rumah Ambo Daeng seorang penggarap kebun sawit milik warga Malaysia, yang lokasinya berjarak tidak sampai 20 meter dari patok perbatasan Indonesia-Malaysia. 

Lolly sengaja berkunjung ke rumah Ambo Daeng setelah memimpin Upacara HUT ke-79 RI dan Apel Siaga Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, karena mencatat kerawanan di wilayah perbatasan ini adalah mengenai hak pilih. 


"Mereka tetap menjadi perhatian penuh kami untuk memastikan tidak boleh ada hak pilih mereka yang terganjal, hilang, dan sebagainya," ujar Lolly di depan rumah panggung Ambo Daeng. 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu itu menerangkan, pada 16 Agustus kemarin penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) telah berakhir, dan telah dilaksanakan rapat pleno penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Karena itu, dia memastikan Bawaslu sejak awal telah melakukan pengawasan terhadap basis data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU. 

"Memastikan ada enggak hak pilih warga negara yang mengalami pembatasan-pembatasan bahkan sampai dihilangkan," sambungnya menegaskan. 

Lolly menambahkan, jajaran pengawas akan terus mengawal hak pilih masyarakat terutama yang tinggal di daerah terluar Indonesia seperti di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. 

"Alhamdulillah sudah ada stiker coklitnya, artinya informasi soal Pilkada kita sudah sampai ke warga negara kita yang ada di perbatasan," tambah Lolly.

Dalam kesempatan tersebut, Lolly sempat berbincang langsung dengan Ambo Daeng yang telah tinggal sejak 2007 di rumah kebun sawit milik warga Malaysia, bersama istri dan dua anaknya. 

Ambo Daeng pun merasa bersyukur dikunjungi Lolly Suhenty, karena selama ini belum ada pejabat lembaga pemerintahan pusat yang berkunjung langsung ke tempat tinggalnya yang berstatus milik warga Malaysia. 

"Ini berarti kami yang ada di perbatasan diperhatikan oleh pusat. Kami bersyukur," ucap Ambo Daeng. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya