Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Lolly Suhenty, saat bertemu Ambo Daeng seorang penggarap kebun sawit milik warga Malaysia, yang lokasinya berjarak tidak sampai 20 meter dari patok perbatasan Indonesia-Malaysia, di Sebatik Tengah, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8)/RMOL

Bawaslu

Bawaslu Awasi Langsung Pendataan Pemilih Pilkada di Wilayah Kebun Sawit Malaysia

MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 | 01:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi langsung proses pendataan pemilih di wilayah kebun sawit milik Malaysia. Tepatnya di Sebatik Tengah, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8). 

Adalah anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, yang mengunjungi rumah Ambo Daeng seorang penggarap kebun sawit milik warga Malaysia, yang lokasinya berjarak tidak sampai 20 meter dari patok perbatasan Indonesia-Malaysia. 

Lolly sengaja berkunjung ke rumah Ambo Daeng setelah memimpin Upacara HUT ke-79 RI dan Apel Siaga Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, karena mencatat kerawanan di wilayah perbatasan ini adalah mengenai hak pilih. 


"Mereka tetap menjadi perhatian penuh kami untuk memastikan tidak boleh ada hak pilih mereka yang terganjal, hilang, dan sebagainya," ujar Lolly di depan rumah panggung Ambo Daeng. 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu itu menerangkan, pada 16 Agustus kemarin penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) telah berakhir, dan telah dilaksanakan rapat pleno penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Karena itu, dia memastikan Bawaslu sejak awal telah melakukan pengawasan terhadap basis data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU. 

"Memastikan ada enggak hak pilih warga negara yang mengalami pembatasan-pembatasan bahkan sampai dihilangkan," sambungnya menegaskan. 

Lolly menambahkan, jajaran pengawas akan terus mengawal hak pilih masyarakat terutama yang tinggal di daerah terluar Indonesia seperti di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. 

"Alhamdulillah sudah ada stiker coklitnya, artinya informasi soal Pilkada kita sudah sampai ke warga negara kita yang ada di perbatasan," tambah Lolly.

Dalam kesempatan tersebut, Lolly sempat berbincang langsung dengan Ambo Daeng yang telah tinggal sejak 2007 di rumah kebun sawit milik warga Malaysia, bersama istri dan dua anaknya. 

Ambo Daeng pun merasa bersyukur dikunjungi Lolly Suhenty, karena selama ini belum ada pejabat lembaga pemerintahan pusat yang berkunjung langsung ke tempat tinggalnya yang berstatus milik warga Malaysia. 

"Ini berarti kami yang ada di perbatasan diperhatikan oleh pusat. Kami bersyukur," ucap Ambo Daeng. 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya