Putar Rekaman Diduga Mirip Suara Jokowi Intimidasi Parpol, Sekjen PDIP: Berbahaya bagi Demokrasi

Intimidasi demi intimidasi yang dialami partai politik turut menjadi sorotan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Mulanya, Hasto menilai ada intervensi politik terhadap Partai Nasdem yang urung mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Sebab, Hasto menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak biasanya memutuskan sikap yang tidak konsisten dalam urusan politik.

“Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya upaya yang mencoba menekan,” kata Hasto kepada wartawan seusai menghadiri upacara pengibaran bendera Merah Putih di Pelataran Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).

Hasto lantas menyinggung beredarnya sebuah rekaman suara yang diduga mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rekaman itu menimbulkan kekhawatiran karena akan menggunakan instrumen hukum untuk menekan pihak-pihak tertentu.

“Tadi kan beredar video bagaimana Pak Jokowi mengatakan akan menggunakan hukum dan melakukan pembisikan kepada ketua KPK, Kepala Jaksa Agung, Kapolri, itu tadi video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu? Atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden. Karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum, itu sekiranya hal tersebut benar,” kata orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini.

Hasto kemudian memutar rekaman yang diduga mirip suara Jokowi tersebut di hadapan awak media.

"Kalau masih ada yang main-main, .... Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikkan saja, 'Di sana ada yang main-main'. Cuma masa saya mau intip sendiri kan enggak mungkin,” demikian bunyi rekaman yang diduga mirip suara Jokowi.

Setelah memutar rekaman itu, Hasto pun mengatakan bahwa jika itu benar maka tindakan yang demikian adalah tidak bijak.

“Sehingga, saudara-saudara sekalian mengapa ini saya sampaikan, karena ini hari kemerdekaan kita, yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional, tidak boleh seseorang melakukan intimidasi,” pungkasnya.