Berita

Paskibraka hendak menurunkan bendera merah purih di IKN, Kalimantan Timur/Net

Politik

Tidak Ada Perempuan Berhijab di Tim Inti Upacara HUT RI

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 19:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Meski sukses dan khidmat digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, gelaran Upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia menyisakan sejumlah.

Catatan itu masih berkaitan dengan kegaduhan Petugas Paskibraka perempuan dilarang mengenakan hijab atau kerudung.

Walau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah mencabut larangan itu, tetapi diduga diskriminasi pada penggunaan hijab itu terjadi saat upacara digelar.


Sorotan pada penggunaan hijab itu salah satunya dituliskan Pembina Paskibraka Nasional 2021, Irwan Indra di akun Facebook, Sabtu (17/8).

"Hari ini saya bersama Ketum PPI menghadiri secara langsung upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 79 di Istana Negara IKN. Baik pada saat penaikan bendera (pagi), maupun pada saat penurunan bendera (sore)," ujar Irwan Indra.

Irwan bersyukur pelaksanaan upacara berjalan lancar tanpa kendala. Tetapi, satu hal yang membuat dia terusik selama upacara berlangsung.

"Di pasukan inti, pasukan tidak ada satupun yang berhijab. Baik saat penaikan bendera (pagi) maupun penurunan (sore)," tuturnya.

Dia pun tidak habis pikir, apakah remaja gadis berhijab yang lolos dalam Petugas Paskibraka tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk tim inti.

"Apakah tidak ada dari semua yang berhijab memiliki kualifikasi sebagai pembawa baki atau bahkan sebagai pasukan inti," herannya.

Lebih jauh, Indra menduga ada pesan khusus dari susunan tim ini. Dugaan dia, ada sinyal tim inti hanya untuk perempuan tidak berhijab.

"Jangan-jangan ini sinyal sebagai bentuk untuk menakut-nakuti, kalau mau jadi bawa baki jangan berhijab. Gimana? Mau di Gas lagi?" tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya