Berita

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Net

Bisnis

Belanja Kementerian di Era Prabowo-Gibran Turun Jadi Rp976 Triliun, Kenapa?

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 12:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Alokasi anggaran belanja untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam RAPBN 2025 dirancang lebih kecil dibandingkan dengan APBN 2024. 

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran untuk K/L pada tahun depan dialokasikan sebesar Rp976 triliun, lebih rendah daripada anggaran tahun ini yang mencapai Rp1.090 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi karena pemerintahan baru akan fokus pada optimalisasi anggaran, sehingga alokasi untuk K/L relatif lebih kecil 


"Jangan heran, itu adalah belanja K/L, kenapa belanja K/L-nya relatif lebih kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun? Ini karena kita menghormati Presiden terpilih untuk melakukan improvement," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Dalam masa transisi ini, belanja K/L bersifat relatif dan menunggu arahan lebih lanjut dari presiden terpilih. 

Sri Mulyani menambahkan bahwa sebagian besar anggaran masih ditahan dalam belanja non K/L, yang mencapai Rp1.716,4 triliun. Alokasi ini bisa meningkat setelah presiden terpilih menetapkan prioritas pada Oktober, termasuk untuk program-program andalan Prabowo.

"Ini nanti pada Oktober untuk bisa dialokasikan dan biasanya naik pada executing kementerian atau lembaga yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, baik itu makanan bergizi, hal lain seperti perbaikan sekolah, dan hal-hal yang jadi prioritas presiden terpilih," jelas Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan bahwa postur RAPBN 2025 dirancang dengan total belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun. 

Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Dari belanja pemerintah pusat tersebut, Rp976,8 triliun dialokasikan untuk belanja Kementerian dan Lembaga, sementara Rp1.716,4 triliun digunakan untuk belanja non K/L.

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Progam Mudik Gratis Jadi Cara Golkar Hadir di Tengah Masyarakat

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:18

Kepemimpinan Intrinsik Kunci Memutus Kebuntuan Krisis Sistemik Bangsa

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:12

Sahroni Dukung Kejagung Awasi Ketat MBG Agar Tak Ada Kebocoran

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:07

Agrinas Palma Berangkatkan 500 Pemudik Lebaran 2026

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:05

KPK Bakal Bongkar Kasus Haji Gus Alex di Pengadilan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:35

Pemudik Boleh Titip Kendaraan di Kantor Pemerintahan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:28

Kecelakaan di Tol Pejagan–Pemalang KM 259 Memakan Korban Jiwa

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:21

Contraflow Diberlakukan Urai Macet Parah Tol Jakarta-Cikampek

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:16

90 Kapal Lintasi Selat Hormuz Meski Perang Iran Masih Berkecamuk

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:15

Layanan Informasi Publik KPK Tetap Dibuka Selama Libur Lebaran

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:11

Selengkapnya