Berita

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Net

Bisnis

Belanja Kementerian di Era Prabowo-Gibran Turun Jadi Rp976 Triliun, Kenapa?

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 12:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Alokasi anggaran belanja untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam RAPBN 2025 dirancang lebih kecil dibandingkan dengan APBN 2024. 

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran untuk K/L pada tahun depan dialokasikan sebesar Rp976 triliun, lebih rendah daripada anggaran tahun ini yang mencapai Rp1.090 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi karena pemerintahan baru akan fokus pada optimalisasi anggaran, sehingga alokasi untuk K/L relatif lebih kecil 


"Jangan heran, itu adalah belanja K/L, kenapa belanja K/L-nya relatif lebih kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun? Ini karena kita menghormati Presiden terpilih untuk melakukan improvement," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Dalam masa transisi ini, belanja K/L bersifat relatif dan menunggu arahan lebih lanjut dari presiden terpilih. 

Sri Mulyani menambahkan bahwa sebagian besar anggaran masih ditahan dalam belanja non K/L, yang mencapai Rp1.716,4 triliun. Alokasi ini bisa meningkat setelah presiden terpilih menetapkan prioritas pada Oktober, termasuk untuk program-program andalan Prabowo.

"Ini nanti pada Oktober untuk bisa dialokasikan dan biasanya naik pada executing kementerian atau lembaga yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, baik itu makanan bergizi, hal lain seperti perbaikan sekolah, dan hal-hal yang jadi prioritas presiden terpilih," jelas Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan bahwa postur RAPBN 2025 dirancang dengan total belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun. 

Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Dari belanja pemerintah pusat tersebut, Rp976,8 triliun dialokasikan untuk belanja Kementerian dan Lembaga, sementara Rp1.716,4 triliun digunakan untuk belanja non K/L.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya