Berita

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Net

Bisnis

Belanja Kementerian di Era Prabowo-Gibran Turun Jadi Rp976 Triliun, Kenapa?

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 12:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Alokasi anggaran belanja untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam RAPBN 2025 dirancang lebih kecil dibandingkan dengan APBN 2024. 

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran untuk K/L pada tahun depan dialokasikan sebesar Rp976 triliun, lebih rendah daripada anggaran tahun ini yang mencapai Rp1.090 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi karena pemerintahan baru akan fokus pada optimalisasi anggaran, sehingga alokasi untuk K/L relatif lebih kecil 


"Jangan heran, itu adalah belanja K/L, kenapa belanja K/L-nya relatif lebih kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun? Ini karena kita menghormati Presiden terpilih untuk melakukan improvement," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Dalam masa transisi ini, belanja K/L bersifat relatif dan menunggu arahan lebih lanjut dari presiden terpilih. 

Sri Mulyani menambahkan bahwa sebagian besar anggaran masih ditahan dalam belanja non K/L, yang mencapai Rp1.716,4 triliun. Alokasi ini bisa meningkat setelah presiden terpilih menetapkan prioritas pada Oktober, termasuk untuk program-program andalan Prabowo.

"Ini nanti pada Oktober untuk bisa dialokasikan dan biasanya naik pada executing kementerian atau lembaga yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, baik itu makanan bergizi, hal lain seperti perbaikan sekolah, dan hal-hal yang jadi prioritas presiden terpilih," jelas Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan bahwa postur RAPBN 2025 dirancang dengan total belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun. 

Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Dari belanja pemerintah pusat tersebut, Rp976,8 triliun dialokasikan untuk belanja Kementerian dan Lembaga, sementara Rp1.716,4 triliun digunakan untuk belanja non K/L.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya