Berita

Istana Ibu Kota Nusantara (IKN)/Ist

Bisnis

Anggaran Pembangunan IKN 2025 Hanya Rp143,1 Miliar, Turun Drastis dari APBN 2024

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 11:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disediakan hanya Rp143,1 miliar dalam RAPBN 2025.

Angka tersebut lebih kecil dibandingkan anggaran pembangunan IKN dalam APBN 2024 sebesar Rp42,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa angka ini hanya merupakan baseline atau acuan dasar. Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya memiliki wewenang untuk menyesuaikan anggaran tersebut sesuai dengan prioritas yang ditetapkan bersama kabinetnya.


"Semuanya di-baseline-kan karena untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk tentukan, sesuaikan, dengan prioritas dengan kabinetnya," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor DJP, Jumat (16/8).

Bendahara negara itu juga mengungkapkan bahwa Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Namun, Prabowo akan mempertimbangkan kondisi APBN sebelum menentukan prioritas akhir.

"Nanti kita akan lihat ada tambahan lokasinya berapa, tapi beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi akan jadi prioritas," kata Sri Mulyani.

"Bagaimana dialokasikannya? Melalui PUPR atau OIKN? Itu berdasarkan kesiapan institusinya," sambungnya.

Prabowo sebelumnya telah menegaskan bahwa proyek IKN akan terus berlanjut di bawah kepemimpinannya. Menjelang HUT RI ke-79, Prabowo berjanji untuk melanjutkan proyek yang telah dimulai oleh Jokowi tersebut.

"Minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun ya kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar ya, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, dan 5 tahun lagi fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan ya," kata Prabowo beberapa waktu lalu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya