Berita

Istana Ibu Kota Nusantara (IKN)/Ist

Bisnis

Anggaran Pembangunan IKN 2025 Hanya Rp143,1 Miliar, Turun Drastis dari APBN 2024

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 11:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disediakan hanya Rp143,1 miliar dalam RAPBN 2025.

Angka tersebut lebih kecil dibandingkan anggaran pembangunan IKN dalam APBN 2024 sebesar Rp42,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa angka ini hanya merupakan baseline atau acuan dasar. Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya memiliki wewenang untuk menyesuaikan anggaran tersebut sesuai dengan prioritas yang ditetapkan bersama kabinetnya.


"Semuanya di-baseline-kan karena untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk tentukan, sesuaikan, dengan prioritas dengan kabinetnya," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor DJP, Jumat (16/8).

Bendahara negara itu juga mengungkapkan bahwa Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Namun, Prabowo akan mempertimbangkan kondisi APBN sebelum menentukan prioritas akhir.

"Nanti kita akan lihat ada tambahan lokasinya berapa, tapi beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi akan jadi prioritas," kata Sri Mulyani.

"Bagaimana dialokasikannya? Melalui PUPR atau OIKN? Itu berdasarkan kesiapan institusinya," sambungnya.

Prabowo sebelumnya telah menegaskan bahwa proyek IKN akan terus berlanjut di bawah kepemimpinannya. Menjelang HUT RI ke-79, Prabowo berjanji untuk melanjutkan proyek yang telah dimulai oleh Jokowi tersebut.

"Minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun ya kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar ya, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, dan 5 tahun lagi fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan ya," kata Prabowo beberapa waktu lalu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya