Berita

Istana Ibu Kota Nusantara (IKN)/Ist

Bisnis

Anggaran Pembangunan IKN 2025 Hanya Rp143,1 Miliar, Turun Drastis dari APBN 2024

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 11:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disediakan hanya Rp143,1 miliar dalam RAPBN 2025.

Angka tersebut lebih kecil dibandingkan anggaran pembangunan IKN dalam APBN 2024 sebesar Rp42,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa angka ini hanya merupakan baseline atau acuan dasar. Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya memiliki wewenang untuk menyesuaikan anggaran tersebut sesuai dengan prioritas yang ditetapkan bersama kabinetnya.


"Semuanya di-baseline-kan karena untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk tentukan, sesuaikan, dengan prioritas dengan kabinetnya," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor DJP, Jumat (16/8).

Bendahara negara itu juga mengungkapkan bahwa Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Namun, Prabowo akan mempertimbangkan kondisi APBN sebelum menentukan prioritas akhir.

"Nanti kita akan lihat ada tambahan lokasinya berapa, tapi beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi akan jadi prioritas," kata Sri Mulyani.

"Bagaimana dialokasikannya? Melalui PUPR atau OIKN? Itu berdasarkan kesiapan institusinya," sambungnya.

Prabowo sebelumnya telah menegaskan bahwa proyek IKN akan terus berlanjut di bawah kepemimpinannya. Menjelang HUT RI ke-79, Prabowo berjanji untuk melanjutkan proyek yang telah dimulai oleh Jokowi tersebut.

"Minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun ya kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar ya, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, dan 5 tahun lagi fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan ya," kata Prabowo beberapa waktu lalu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya