Istana Ibu Kota Nusantara (IKN)/Ist
Alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disediakan hanya Rp143,1 miliar dalam RAPBN 2025.
Angka tersebut lebih kecil dibandingkan anggaran pembangunan IKN dalam APBN 2024 sebesar Rp42,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa angka ini hanya merupakan baseline atau acuan dasar. Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya memiliki wewenang untuk menyesuaikan anggaran tersebut sesuai dengan prioritas yang ditetapkan bersama kabinetnya.
"Semuanya di-baseline-kan karena untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk tentukan, sesuaikan, dengan prioritas dengan kabinetnya," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor DJP, Jumat (16/8).
Bendahara negara itu juga mengungkapkan bahwa Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Namun, Prabowo akan mempertimbangkan kondisi APBN sebelum menentukan prioritas akhir.
"Nanti kita akan lihat ada tambahan lokasinya berapa, tapi beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi akan jadi prioritas," kata Sri Mulyani.
"Bagaimana dialokasikannya? Melalui PUPR atau OIKN? Itu berdasarkan kesiapan institusinya," sambungnya.
Prabowo sebelumnya telah menegaskan bahwa proyek IKN akan terus berlanjut di bawah kepemimpinannya. Menjelang HUT RI ke-79, Prabowo berjanji untuk melanjutkan proyek yang telah dimulai oleh Jokowi tersebut.
"Minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun ya kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar ya, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, dan 5 tahun lagi fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan ya," kata Prabowo beberapa waktu lalu.
