Program Pembangunan Tak Maksimal Akibat Rangkap Jabatan

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta segera mengisi semua jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, jabatan kosong harus segera diisi oleh pejabat definitif agar pelayanan terhadap masyarakat bisa optimal.

“Terhadap permasalahan ini, Komisi A meminta segera diangkat pejabat yang definitif,” ujar Mujiyono dikutip Sabtu (17/8).

Dilantiknya pejabat definitif, sambung Mujiyono, membuat kinerja birokrasi di lingkungan Pemprov DKI dapat meningkat.

Bahkan, pejabat definitif bisa memacu program pembangunan yang lebih baik. Sehingga mewujudkan Jakarta sebagai kota bisnis berskala global.

Sebab, kata politikus Partai Demokrat itu, pejabat dengan status pelaksana harian (Plh) atau pelaksana tugas (Plt) tidak berwenang mengambil keputusan terhadap suatu kebijakan, sehingga sulit mencapai kinerja optimal. 

“Rangkap jabatan dan penjabat dengan status Plt dan Plh akan mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan program pembangunan karena adanya keterbatasan kewenangan,” pungkas Mujiyono.