Berita

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono/Ist

Nusantara

Program Pembangunan Tak Maksimal Akibat Rangkap Jabatan

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 06:33 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta segera mengisi semua jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, jabatan kosong harus segera diisi oleh pejabat definitif agar pelayanan terhadap masyarakat bisa optimal.

“Terhadap permasalahan ini, Komisi A meminta segera diangkat pejabat yang definitif,” ujar Mujiyono dikutip Sabtu (17/8).


Dilantiknya pejabat definitif, sambung Mujiyono, membuat kinerja birokrasi di lingkungan Pemprov DKI dapat meningkat.

Bahkan, pejabat definitif bisa memacu program pembangunan yang lebih baik. Sehingga mewujudkan Jakarta sebagai kota bisnis berskala global.

Sebab, kata politikus Partai Demokrat itu, pejabat dengan status pelaksana harian (Plh) atau pelaksana tugas (Plt) tidak berwenang mengambil keputusan terhadap suatu kebijakan, sehingga sulit mencapai kinerja optimal. 

“Rangkap jabatan dan penjabat dengan status Plt dan Plh akan mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan program pembangunan karena adanya keterbatasan kewenangan,” pungkas Mujiyono.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya