Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto/Ist
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan para pemimpin terbaik bangsa Indonesia seperti Proklamator RI Soekarno adalah juga sosok pemikir.
Beda dengan pemimpin saat ini, seperti Presiden Joko Widodo, yang melihat kapitalisme hanya seperti sebuah bangunan.
Hal itu dikatakan Hasto saat menjadi pembicara dalam Refleksi Kemerdekaan melalui bedah buku ‘Merahnya Ajaran Bung Karno; Narasi Pembebasan Ala Indonesia’, karya Airlangga Pribadi, di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Banten, Jumat (16/8).
Awalnya Hasto mengungkapkan bahwa Buku ‘Merahnya Ajaran Bung Karno’ tidak hanya mengupas aspek-aspek sosionasionalisme dan sosiodemokrasi dari pemikiran Bung Karno. Tapi di dalamnya sebenarnya penuh dengan narasi falsafah pembebasan.
“Karena seluruh konstruksi dari pemikiran Sukarno itu lahir dari kepemimpinan intelektual dengan banyak melakukan dialektika untuk melihat bagaimana sejarah peradaban Indonesia dan sejarah dunia,” kata Hasto.
Lalu, ketika seluruh seluruh proses intelektualnya itu bertemu dengan seorang petani bernama Marhaen, maka Bung Karno mengkontruksikan teorinya di dalam perjuangan Indonesia Merdeka.
Soekarno berhasil memotret langsung kehidupan petani miskin akibat suatu tata pergaulan hidup yang menghisap dari penjajahan pemerintahan kolonial Belanda.
“Sehingga kapitalisme digambarkan oleh Soekarno bukan seperti bangunan sebagaimana digambarkan oleh Pak Jokowi saat ini,” kata Hasto.
“Kapitalisme bagi Bung Karno adalah sebagai suatu ide, suatu gagasan yang menghisap yang diterjemahkan dalam suatu struktur politik, ekonomi, sistem sosial, yang menghisap,” imbuhnya.
Pemimpin yang mampu berpikir secara intelek itu sangat penting. Ia mengulas pemikiran modern dari filsuf politik Hannah Arendt yang mengatakan bahwa kekuasaan itu terbentuk bukan dalam diri si aktor, tapi terbentuk oleh suatu ide, gagasan-gagasan kolektif yang membentuknya.
Sehingga, lanjut Hasto, ketika aktor ini melepaskan diri dari ide pemikiran yang membentuknya , maka kekuasaan yang dilakukan itu cenderung melakukan kekerasan. Contohnya adalah kekerasan di dalam hukum seperti manipulasi di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Karena seorang yang memegang aktor kekuasaan itu melupakan ide, gagasan, dan cita-cita yang mengkonstruksikannya sehingga dia memerlukan justifikasi. misalnya untuk pemindahan IKN dikatakan justifikasinya adalah untuk membentuk mindset yang baru, mindset apa?“ tanya Hasto.
Hasto juga menyesalkan jika buku ‘Merahnya Ajaran Bung Karno’ terlambat terbit. Sehingga tidak sempat dibaca oleh Presiden Jokowi.
“Kalau sempat membaca maka gagasan-gagasan merahnya Ajaran Bung Karno itu akan ditujukan bagi pembebasan rakyat agar dia punya kemerdekaan punya harapan, punya kehidupan yang layak setara kemanusiaan, jadi bukan keluarga penguasa saja yang hidup layak,” pungkas Hasto.
