Berita

Mardani Ali Sera/

Politik

NIK Dipakai Dukung Calon Independen Tanpa Izin, Warga Diminta Lapor Aparat

JUMAT, 16 AGUSTUS 2024 | 23:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Banyaknya Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta yang digunakan untuk mendukung pasangan calon (Paslon) independen dalam Pilkada DKI Jakarta tanpa izin pemilik KTP, mendapat perhatian serius dari Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku menerima banyak keluhan masyarakat soal pencatutan NIK untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai bakal Cagub dan Cawagub Jakarta.

"Sebagai Anggota Komisi II saya akan bawa ini ke DPR," tegas Mardani seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL melalui akun X resminya, Jumat (16/8).


Meskipun demikian, Mardani menekankan bahwa temuan ini tidak dimaksudkan untuk mengecilkan perjuangan calon independen dalam Pilkada.

"Bagi warga yang KTP-nya digunakan bisa melaporkan ke aparat tanpa mengecilkan perjuangan calon independen, semua mesti sesuai," tegasnya.

Temuan ini pun menimbulkan banyak spekulasi dan keraguan di masyarakat. Jangan-jangan keputusan KPU DKI Jakarta meloloskan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana diduga untuk menjadi pasangan boneka dalam mensiasati agar calon kuat tidak melawan kotak kosong.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya