Berita

KPK lantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama/Ist

Politik

KPK Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

JUMAT, 16 AGUSTUS 2024 | 17:09 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Empat bulan menjelang berakhirnya masa jabatan pimpinan periode 2019-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan mutasi dan melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama.

Mutasi dan pelantikan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan yang dipimpin Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK, Jumat (16/8).

Dalam sambutannya, Cahya mengatakan tugas pejabat pimpinan tinggi pratama ialah memimpin dan memotivasi setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja masing-masing, sekaligus menjadi penanggung jawab visi.


"Tak hanya itu, tugas saudara-saudari juga mengarahkan gerak untuk mencapai target atau tujuan organisasi melalui unit kerjanya, serta berkolaborasi dan bersinergi dengan unit-unit atau pihak lain dalam mendukung dan mengawal keberhasilan program kerja KPK," kata Cahya.

Para pejabat yang dilantik kata Cahya, diharapkan dapat mencermati secara teliti penjabaran dalam peta strategis KPK yang telah ditetapkan, baik dalam tataran sasaran strategis maupun indikator kinerja, guna mempermudah pencapaian target, serta memberikan fokus dan melakukan peninjauan khususnya bagi target-target yang belum tercapai untuk segera direalisasikan.

"Ingatlah bahwa setiap sikap dan perbuatan kita akan memiliki konsekuensi tersendiri baik bagi diri maupun organisasi, oleh karena itu hindari berbagai bentuk penyimpangan," tutur Cahya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kata Cahya, para pejabat yang dilantik juga diharapkan dapat mengamalkan amanat UU 20/2023 tentang ASN, yang menekankan perlunya dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun 12 orang pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, yaitu Kepala Biro Keuangan Isnaini, Kepala Biro Umum Tomi Murtomo, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I Agung Yudha Wibowo, Direktur Korsup Wilayah II Bahtiar Ujang Purnama.

Selanjutnya, Direktur Korsup Wilayah III Ely Kusumastuti, Direktur Korsup Wilayah IV Edi Suryanto, Direktur Monitoring Aida Ratna Zulaiha; Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Arif Waluyo Widiarto, Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Budi Waluya.

Kemudian, Direktur Jejaring Pendidikan Dian Novianthi, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Herda Helmijaya, serta Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Yonathan Demme Tangdilintin.

Dalam acara pelantikan itu, hadir sebagai saksi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron; Anggota Dewan Pengawas (Dewas), Albertina Ho, Syamsuddin Haris, dan Indriyanto Seno Adji.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya