Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Target Pendapatan APBN di Era Prabowo Rp2.996 Triliun

JUMAT, 16 AGUSTUS 2024 | 15:38 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah merencanakan pendapatan negara mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato nota keuangan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

“Pendapatan negara yang dirancang pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” kata Jokowi.


Kebijakan ini, menurutnya, tetap memperhatikan iklim investasi, kelestarian lingkungan, serta aksesibilitas layanan publik.

“Reformasi perpajakan akan terus dilakukan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak," ujar Jokowi. 

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan meningkatkan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta memberikan insentif yang tepat dan terukur.

Di samping itu, upaya peningkatan PNBP akan difokuskan pada penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola, serta pengawasan yang lebih ketat. Optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam juga menjadi prioritas.

Jokowi lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa defisit anggaran pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 2,53 persen dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun

“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati,” kata Jokowi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya