Presiden Venezuela, Nicolas Maduro/EBC
Semua anggota dari Dewan Pemilihan Umum Nasional Venezuela (CNE) menekankan bahwa laporan awal PBB tentang pemilu bulan lalu penuh dengan kebohongan dan kontradiksi yang bermotif politik.
Mengutip pernyataan CNE pada Jumat (16/8), laporan yang ditulis panel ahli tersebut dinilai ilegal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan mekanisme kerja lembaga di PBB.
"Panel bukanlah misi pemantau dan, oleh karena itu, tidak akan mengeluarkan pernyataan publik atau penilaian apa pun tentang proses dan/atau hasil pemilu," bunyi pernyataan tersebut.
Selain penerbitan laporan yang tidak sah, CNE juga menerbitkan sejumlah kebohongan dan kontradiksi yang dituliskan di dalamnya.
Pertama, pada poin 6, PBB mengklaim bahwa ada perubahan pemenang di menit terakhir di tempat pemungutan suara. CNE membantah tuduhan tersebut karena semua warga tahu bahwa perubahan data pemilih tidak boleh dilakukan di hari pemungutan suara.
"Ini sepenuhnya salah, dan tidak ada kasus atau pengaduan yang diajukan untuk mendukung kebohongan ini," tegasnya.
Kemudian poin 9, PBB meragukan adanya serangan siber yang menimpa platform pemilu CNE sejak 28 Juli lalu hingga kini. Padahal Dewan Pemilu Venezuela itu telah memberikan informasi akurat terkait serangan yang diderita dan siapa pelakunya.
"Para teroris sendiri telah mengklaim bertanggung jawab atas kejahatan ini di berbagai jejaring sosial, dan kemudian menyebar ke wilayah lain di negara Venezuela," kata CNE.
Selanjutnya, poin 11, CNE menegaskan bahwa baik peraturan maupun protokol tidak mengatur penyampaian berita acara kepada pemantau.
Sebaliknya, di Venezuela, pemungutan suara dilakukan secara elektronik dan penghitungan dilakukan secara otomatis, begitu pula dengan totalisasi, dimana integritas data dijamin melalui skema sertifikasi.
"Berita acara manual rentan dipalsukan, seperti yang kemudian terjadi oleh sebagian aktor politik, karena tidak ada unsur teknis yang menjamin integritasnya," ungkapnya.
CNE menegaskan bahwa meskipun terjadi penundaan dalam penyampaian hasil pemilu, tetapi mereka berhasil melakukan antisipasi dengan 80 persen suara berhasil disimpan.
Pada Poin 12, PBB disebut membuat laporan berdasarkan sumber dari oposisi dan berusaha memvalidasi kepentingan mereka.
"Panel ahli (PBB) ini terlibat dalam tindakan ilegal dengan memvalidasi catatan yang diduga dari sumber tidak resmi," kata CNE.
CNE telah mengumumkan Presiden petahana Nicolas Maduro sebagai pemenang dengan 52 persen suara, tetapi hasilnya telah mendapat penolakan dari pihak oposisi, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara Amerika Latin.
Kemenangan Maduro juga memicu kerusuhan dan kekerasan yang didukung Barat di seluruh negeri, yang menyebabkan puluhan orang tewas, terluka, dan ditahan.
