Berita

DPRD DKI Jakarta/Ist

Politik

Jakpro Rugi Rp1,4 Triliun

Waspada DPRD DKI KKN di Ujung Jabatan

JUMAT, 16 AGUSTUS 2024 | 08:14 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memantau DPRD DKI Jakarta yang sedang membahas APBD Perubahan 2024. 

"Karena masa jabatan DPRD DKI tinggal sebentar lagi dan untuk mengantisipasi potensi KKN di ujung jabatan," kata Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto dalam keterangannya, Jumat (16/8).

Sebab, kata Sugiyanto, kemungkinan pengambilan keputusan terjadi sebelum tenggat waktu jabatan mereka habis. 


"Salah satu fokus utama adalah pemberian PMD (Penyertaan Modal Daerah) kepada BUMD serta persetujuan DPRD terhadap hal tersebut," kata Sugiyanto.

Dengan mempertimbangkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dana publik, DPRD DKI seharusnya menolak seluruh usulan PMD dalam APBD Perubahan 2024.

"Penolakan ini dapat didasarkan pada total kerugian yang dialami PT Jakpro (Jakarta Propertindo) dari tahun 2019 hingga 2023, yang mencapai Rp1,4 triliun," kata Sugiyanto. 

Menurut Sugiyanto, PT Jakpro mencatat kerugian berturut-turut selama lima tahun, mulai dari 2019 hingga 2023. Kerugian ini Heru Budi Hartono. 

Akumulasi kerugian yang signifikan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. 

Oleh karena itu, sebelum memberikan persetujuan atas PMD kepada BUMD mana pun, DPRD harus memastikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, khususnya Jakpro, melalui pembentukan Pansus.

"Langkah ini penting untuk menjamin bahwa anggaran yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan," kata Sugiyanto.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya