Berita

Ketua Umum Komite Nasional Pencegah Stunting (KNPS) David/Ist

Politik

KNPS Dorong Kepala Daerah Alokasikan Dana Makanan Bergizi Gratis

KAMIS, 15 AGUSTUS 2024 | 19:57 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Komite Nasional Pencegah Stunting (KNPS) menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memerangi masalah stunting yang semakin mengkhawatirkan. 

Di antaranya KNPS mendorong pemerintah daerah mendukung program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan mengalokasikan anggaran khusus bagi penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil.

Sebab KNPS berpandangan bahwa stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan. 


"Program makanan bergizi gratis ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup, terutama di daerah yang rawan stunting," ujar Ketua Umum KNPS, David dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Selain itu, KNPS Indonesia juga meminta seluruh penjabat kepala daerah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 dan APBD 2025. 

"Dengan begitu program bisa dijalankan secara berkelanjutan," kata David.

David berharap program makan bergizi gratis untuk anak bisa menjadi program prioritas di seluruh wilayah Indonesia, dan bukan hanya program dari pemerintah pusat saja.

"Karena masalah stunting adalah masalah kita bersama" kata David.

KNPS juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, untuk bersinergi dalam upaya pencegahan stunting. 

"Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif," tutup David.



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya