Berita

Ketua Umum Komite Nasional Pencegah Stunting (KNPS) David/Ist

Politik

KNPS Dorong Kepala Daerah Alokasikan Dana Makanan Bergizi Gratis

KAMIS, 15 AGUSTUS 2024 | 19:57 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Komite Nasional Pencegah Stunting (KNPS) menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memerangi masalah stunting yang semakin mengkhawatirkan. 

Di antaranya KNPS mendorong pemerintah daerah mendukung program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan mengalokasikan anggaran khusus bagi penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil.

Sebab KNPS berpandangan bahwa stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan. 

"Program makanan bergizi gratis ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup, terutama di daerah yang rawan stunting," ujar Ketua Umum KNPS, David dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Selain itu, KNPS Indonesia juga meminta seluruh penjabat kepala daerah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 dan APBD 2025. 

"Dengan begitu program bisa dijalankan secara berkelanjutan," kata David.

David berharap program makan bergizi gratis untuk anak bisa menjadi program prioritas di seluruh wilayah Indonesia, dan bukan hanya program dari pemerintah pusat saja.

"Karena masalah stunting adalah masalah kita bersama" kata David.

KNPS juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, untuk bersinergi dalam upaya pencegahan stunting. 

"Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif," tutup David.



Populer

Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Ternyata Terima Dana Korupsi DJKA

Kamis, 15 Agustus 2024 | 11:21

KPK Dapat Petunjuk Dugaan Suap PAW PDIP dari Buku Hasto

Kamis, 08 Agustus 2024 | 19:35

BHS Kritisi Usul Muhadjir soal Opsi Nasi Jagung di Program Makan Gratis

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:44

Pengamat: Intervensi Kekuasaan Penyebab Airlangga Mundur

Minggu, 11 Agustus 2024 | 19:13

BPIP Perlu Jelaskan Paskibraka Wajib Lepas Hijab

Rabu, 14 Agustus 2024 | 13:49

Jokowi Makin Kasar

Senin, 05 Agustus 2024 | 08:42

Fuad Bawazier Ngaku Diperas Rp4 Miliar

Kamis, 08 Agustus 2024 | 12:41

UPDATE

Demokrat Masih 'Wait And See' Pilkada Jakarta 2024

Kamis, 15 Agustus 2024 | 22:05

Depinas SOKSI Gelar Rapat Pleno Sikapi Munas XI Golkar

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:31

Demokrat Umumkan Cakada Kalteng, Kepri dan Lampung

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:22

Sampoerna Academy Kembali Tegaskan Komitmen Sekolah Anti Perundungan

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:20

Khawatir Ganggu Penegakan HAM, Imparsial Minta Revisi UU TNI Dihentikan

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:18

PPP Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:16

Demokrasi, Supremasi Hukum, dan Budaya Antikorupsi di Indonesia

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:16

BPIP Tak Paham Nilai Kebhinekaan Ideologi Pancasila

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:07

Bangsa Indonesia Berutang atas Kemerdekaan Palestina

Kamis, 15 Agustus 2024 | 20:55

Cak Imin Tak Nyalon Lagi kalau Dapat Rapor Merah

Kamis, 15 Agustus 2024 | 20:54

Selengkapnya