Berita

Ilustrasi/RMOL-Erin

Dunia

Demokrat Khawatir Bisnis AS Mati jika Pembatasan Ekspor terhadap China Diteruskan

KAMIS, 15 AGUSTUS 2024 | 15:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Pemerintahan Joe Biden untuk memberlakukan pembatasan baru pada ekspor teknologi AS ke China membuat Partai Demokrat California gelisah.

Dalam surat tertanggal 13 Agustus, Senator Alex Padilla dan Perwakilan Zoe Lofgren berpendapat bahwa tindakan tersebut bisa membuat perusahaan-perusahaan AS yang sudah lama beroperasi terjerumus ke dalam jurang kehancuran, sebab sekutu-sekutu AS belum memberlakukan pembatasan ekspor China yang sama agresifnya terhadap perusahaan-perusahaan mereka sendiri.

"Kami meminta Anda menghentikan kontrol ekspor tambahan secara sepihak hingga Anda memiliki pembenaran yang memadai bahwa kontrol tersebut tidak akan merusak daya saing AS dalam semikonduktor canggih dan peralatan manufaktur semikonduktor," kata para anggota parlemen tersebut dalam surat yang ditujukan kepada Alan Estevez, yang mengawasi kontrol ekspor di Departemen Perdagangan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/8).


Washington telah memberlakukan sejumlah pembatasan terhadap ekspor chip dan peralatan pembuatan chip ke China dalam beberapa tahun terakhir, karena khawatir Beijing dapat menggunakan teknologi tersebut untuk memperkuat militernya. 

Belanda dan Jepang, tempat asal produsen peralatan pembuatan chip ASML dan Tokyo Electron, masing-masing, juga telah membatasi ekspor peralatan ke China tetapi tidak menyamai beberapa tindakan terberat AS.

Surat terbaru merupakan tanda meningkatnya penolakan terhadap kebijakan semikonduktor Biden di kalangan Demokrat dari California, tempat perusahaan peralatan pembuat chip terkemuka Amerika termasuk LAM, Applied Materials dan KLA berada.

Agustus lalu, Padilla dan Lofgren juga pernah mengirim surat dan menekankan bahwa mereka tidak meminta Biden untuk mencabut pembatasan terhadap Tiongkok, tetapi hanya menentang penerapan aturan dengan manfaat keamanan nasional yang dipertanyakan ketika sekutu tidak mengikutinya.

"Kami mendesak Anda untuk menggunakan segala bentuk pengaruh yang tersedia bagi pemerintah AS untuk mengajak sekutu kami dalam menyelaraskan kontrol ekspor mereka dengan kontrol ekspor kami," tulis mereka.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya