Berita

Ilustrasi/RMOL-Erin

Dunia

Demokrat Khawatir Bisnis AS Mati jika Pembatasan Ekspor terhadap China Diteruskan

KAMIS, 15 AGUSTUS 2024 | 15:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Pemerintahan Joe Biden untuk memberlakukan pembatasan baru pada ekspor teknologi AS ke China membuat Partai Demokrat California gelisah.

Dalam surat tertanggal 13 Agustus, Senator Alex Padilla dan Perwakilan Zoe Lofgren berpendapat bahwa tindakan tersebut bisa membuat perusahaan-perusahaan AS yang sudah lama beroperasi terjerumus ke dalam jurang kehancuran, sebab sekutu-sekutu AS belum memberlakukan pembatasan ekspor China yang sama agresifnya terhadap perusahaan-perusahaan mereka sendiri.

"Kami meminta Anda menghentikan kontrol ekspor tambahan secara sepihak hingga Anda memiliki pembenaran yang memadai bahwa kontrol tersebut tidak akan merusak daya saing AS dalam semikonduktor canggih dan peralatan manufaktur semikonduktor," kata para anggota parlemen tersebut dalam surat yang ditujukan kepada Alan Estevez, yang mengawasi kontrol ekspor di Departemen Perdagangan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/8).

Washington telah memberlakukan sejumlah pembatasan terhadap ekspor chip dan peralatan pembuatan chip ke China dalam beberapa tahun terakhir, karena khawatir Beijing dapat menggunakan teknologi tersebut untuk memperkuat militernya. 

Belanda dan Jepang, tempat asal produsen peralatan pembuatan chip ASML dan Tokyo Electron, masing-masing, juga telah membatasi ekspor peralatan ke China tetapi tidak menyamai beberapa tindakan terberat AS.

Surat terbaru merupakan tanda meningkatnya penolakan terhadap kebijakan semikonduktor Biden di kalangan Demokrat dari California, tempat perusahaan peralatan pembuat chip terkemuka Amerika termasuk LAM, Applied Materials dan KLA berada.

Agustus lalu, Padilla dan Lofgren juga pernah mengirim surat dan menekankan bahwa mereka tidak meminta Biden untuk mencabut pembatasan terhadap Tiongkok, tetapi hanya menentang penerapan aturan dengan manfaat keamanan nasional yang dipertanyakan ketika sekutu tidak mengikutinya.

"Kami mendesak Anda untuk menggunakan segala bentuk pengaruh yang tersedia bagi pemerintah AS untuk mengajak sekutu kami dalam menyelaraskan kontrol ekspor mereka dengan kontrol ekspor kami," tulis mereka.

Populer

Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Ternyata Terima Dana Korupsi DJKA

Kamis, 15 Agustus 2024 | 11:21

KPK Dapat Petunjuk Dugaan Suap PAW PDIP dari Buku Hasto

Kamis, 08 Agustus 2024 | 19:35

BHS Kritisi Usul Muhadjir soal Opsi Nasi Jagung di Program Makan Gratis

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:44

Pengamat: Intervensi Kekuasaan Penyebab Airlangga Mundur

Minggu, 11 Agustus 2024 | 19:13

BPIP Perlu Jelaskan Paskibraka Wajib Lepas Hijab

Rabu, 14 Agustus 2024 | 13:49

Jokowi Makin Kasar

Senin, 05 Agustus 2024 | 08:42

Fuad Bawazier Ngaku Diperas Rp4 Miliar

Kamis, 08 Agustus 2024 | 12:41

UPDATE

Demokrat Masih 'Wait And See' Pilkada Jakarta 2024

Kamis, 15 Agustus 2024 | 22:05

Depinas SOKSI Gelar Rapat Pleno Sikapi Munas XI Golkar

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:31

Demokrat Umumkan Cakada Kalteng, Kepri dan Lampung

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:22

Sampoerna Academy Kembali Tegaskan Komitmen Sekolah Anti Perundungan

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:20

Khawatir Ganggu Penegakan HAM, Imparsial Minta Revisi UU TNI Dihentikan

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:18

PPP Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:16

Demokrasi, Supremasi Hukum, dan Budaya Antikorupsi di Indonesia

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:16

BPIP Tak Paham Nilai Kebhinekaan Ideologi Pancasila

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:07

Bangsa Indonesia Berutang atas Kemerdekaan Palestina

Kamis, 15 Agustus 2024 | 20:55

Cak Imin Tak Nyalon Lagi kalau Dapat Rapor Merah

Kamis, 15 Agustus 2024 | 20:54

Selengkapnya