Berita

Ilustrasi/RMOL-Erin

Dunia

Demokrat Khawatir Bisnis AS Mati jika Pembatasan Ekspor terhadap China Diteruskan

KAMIS, 15 AGUSTUS 2024 | 15:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Pemerintahan Joe Biden untuk memberlakukan pembatasan baru pada ekspor teknologi AS ke China membuat Partai Demokrat California gelisah.

Dalam surat tertanggal 13 Agustus, Senator Alex Padilla dan Perwakilan Zoe Lofgren berpendapat bahwa tindakan tersebut bisa membuat perusahaan-perusahaan AS yang sudah lama beroperasi terjerumus ke dalam jurang kehancuran, sebab sekutu-sekutu AS belum memberlakukan pembatasan ekspor China yang sama agresifnya terhadap perusahaan-perusahaan mereka sendiri.

"Kami meminta Anda menghentikan kontrol ekspor tambahan secara sepihak hingga Anda memiliki pembenaran yang memadai bahwa kontrol tersebut tidak akan merusak daya saing AS dalam semikonduktor canggih dan peralatan manufaktur semikonduktor," kata para anggota parlemen tersebut dalam surat yang ditujukan kepada Alan Estevez, yang mengawasi kontrol ekspor di Departemen Perdagangan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/8).


Washington telah memberlakukan sejumlah pembatasan terhadap ekspor chip dan peralatan pembuatan chip ke China dalam beberapa tahun terakhir, karena khawatir Beijing dapat menggunakan teknologi tersebut untuk memperkuat militernya. 

Belanda dan Jepang, tempat asal produsen peralatan pembuatan chip ASML dan Tokyo Electron, masing-masing, juga telah membatasi ekspor peralatan ke China tetapi tidak menyamai beberapa tindakan terberat AS.

Surat terbaru merupakan tanda meningkatnya penolakan terhadap kebijakan semikonduktor Biden di kalangan Demokrat dari California, tempat perusahaan peralatan pembuat chip terkemuka Amerika termasuk LAM, Applied Materials dan KLA berada.

Agustus lalu, Padilla dan Lofgren juga pernah mengirim surat dan menekankan bahwa mereka tidak meminta Biden untuk mencabut pembatasan terhadap Tiongkok, tetapi hanya menentang penerapan aturan dengan manfaat keamanan nasional yang dipertanyakan ketika sekutu tidak mengikutinya.

"Kami mendesak Anda untuk menggunakan segala bentuk pengaruh yang tersedia bagi pemerintah AS untuk mengajak sekutu kami dalam menyelaraskan kontrol ekspor mereka dengan kontrol ekspor kami," tulis mereka.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya