Berita

Ilustrasi/RMOL-Erin

Dunia

Demokrat Khawatir Bisnis AS Mati jika Pembatasan Ekspor terhadap China Diteruskan

KAMIS, 15 AGUSTUS 2024 | 15:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Pemerintahan Joe Biden untuk memberlakukan pembatasan baru pada ekspor teknologi AS ke China membuat Partai Demokrat California gelisah.

Dalam surat tertanggal 13 Agustus, Senator Alex Padilla dan Perwakilan Zoe Lofgren berpendapat bahwa tindakan tersebut bisa membuat perusahaan-perusahaan AS yang sudah lama beroperasi terjerumus ke dalam jurang kehancuran, sebab sekutu-sekutu AS belum memberlakukan pembatasan ekspor China yang sama agresifnya terhadap perusahaan-perusahaan mereka sendiri.

"Kami meminta Anda menghentikan kontrol ekspor tambahan secara sepihak hingga Anda memiliki pembenaran yang memadai bahwa kontrol tersebut tidak akan merusak daya saing AS dalam semikonduktor canggih dan peralatan manufaktur semikonduktor," kata para anggota parlemen tersebut dalam surat yang ditujukan kepada Alan Estevez, yang mengawasi kontrol ekspor di Departemen Perdagangan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/8).


Washington telah memberlakukan sejumlah pembatasan terhadap ekspor chip dan peralatan pembuatan chip ke China dalam beberapa tahun terakhir, karena khawatir Beijing dapat menggunakan teknologi tersebut untuk memperkuat militernya. 

Belanda dan Jepang, tempat asal produsen peralatan pembuatan chip ASML dan Tokyo Electron, masing-masing, juga telah membatasi ekspor peralatan ke China tetapi tidak menyamai beberapa tindakan terberat AS.

Surat terbaru merupakan tanda meningkatnya penolakan terhadap kebijakan semikonduktor Biden di kalangan Demokrat dari California, tempat perusahaan peralatan pembuat chip terkemuka Amerika termasuk LAM, Applied Materials dan KLA berada.

Agustus lalu, Padilla dan Lofgren juga pernah mengirim surat dan menekankan bahwa mereka tidak meminta Biden untuk mencabut pembatasan terhadap Tiongkok, tetapi hanya menentang penerapan aturan dengan manfaat keamanan nasional yang dipertanyakan ketika sekutu tidak mengikutinya.

"Kami mendesak Anda untuk menggunakan segala bentuk pengaruh yang tersedia bagi pemerintah AS untuk mengajak sekutu kami dalam menyelaraskan kontrol ekspor mereka dengan kontrol ekspor kami," tulis mereka.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Harga Minyak Dunia Menetap di Level 84 Dolar AS

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:17

Kejaksaan Agung Casablanca Bebaskan A.M. demi Jaga Objektivitas Proses Hukum

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:16

Usulan Nasdem Naikkan Ambang Batas Diduga untuk Jegal PSI

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:14

Komisi XII DPR: Kelangkaan BBM di Sumut Bukan Persoalan Biasa

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:58

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Dolar AS Melemah ke Rp17.943

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:45

Pertarungan Bisnis Adidas-Nike dan Pundi Pundi FIFA di Piala Dunia 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:44

Pulau Baai Butuh Solusi Permanen, Bukan Pengerukan Berulang

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:39

Emas Antam Anjlok Rp27.000, Satu Gram Jadi Rp2,6 Juta

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:31

Bobby Adhityo Dicecar KPK soal Pengaturan Temuan Audit BPK

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:26

Terungkap, 307 Ribu QR Code BBM Subsidi Bermasalah Diblokir

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:17

Selengkapnya