Parade militer Taliban untuk merayakan ulang tahun ketiga pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban, di Pangkalan Udara Bagram, di Bagram, provinsi Parwan pada Rabu, 14 Agustus 2024/AFP
Tanggal 15 Agustus menandai perebutan ibu kota Kabul oleh Taliban dan runtuhnya pemerintahan Afghanistan yang didukung Amerika Serikat.
Taliban menggelar perayaan tiga tahun kekuasaannya dengan parade militer yang dilakukan sehari lebih cepat yakni pada Rabu (14/8).
Berdasarkan video yang beredar di media sosial, tampak angkatan bersenjata Taliban menarik tank-tank era Soviet dan artileri melalui bekas pangkalan udara AS di Bagram.
Diplomat China dan Iran terlihat berada di antara ratusan orang yang berkumpul untuk menonton parade.
Segerombolan sepeda motor yang diikat dengan jerigen kuning, yang sering digunakan untuk membawa bom rakitan selama pertempuran melawan pasukan internasional, juga bergemuruh melewati para pejabat yang berkumpul.
Kendaraan lapis baja buatan AS diperlihatkan dengan bendera hitam-putih Persatuan Islam Afghanistan, nama resmi pemerintah Taliban untuk negara itu, berkibar di atasnya.
Helikopter dan pesawat tempur terbang di atas pangkalan yang dahulunya pernah menjadi tempat para pejuang Taliban pernah dipenjara, sekitar 40 kilometer di utara Kabul.
Pemain rugbi Samiullah Akmal memuji acara hari itu, dengan mengatakan bahwa acara itu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.
"Sebagai seorang pemuda, saya melihat masa depan Afghanistan cerah. Kami merdeka dan orang-orang di sekitar kami adalah milik kami sendiri," ujarnya, seperti dimuat AFP.
Stadion itu penuh dengan orang-orang dari provinsi-provinsi sekitar, Noorullah Noori, Menteri Perbatasan dan Urusan Suku mengatakan suasana persatuan sangat terasa di perayaan itu.
"Apakah orang-orang itu anggota Persatuan Islam atau bukan, mereka harus bersyukur atas berkah dari Tuhan ini, mereka harus mendukung Persatuan Islam," tegasnya.
Jalan-jalan dan truk-truk yang dihiasi bendera hitam-putih penuh dengan pria-pria yang tersenyum memenuhi jalan-jalan Kabul.
Anak-anak muda yang gembira membawa bendera besar di Zona Hijau, yang dulunya merupakan daerah kantong kedutaan asing yang aman, sambil berkata: "Kami siap melakukan serangan bunuh diri!".
Perdana Menteri Mohammad Hassan Akhund memuji kemenangan otoritas Taliban atas penjajah Barat dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh kepala stafnya.
"Pemerintah Taliban memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan aturan Islam, melindungi properti, kehidupan rakyat, dan rasa hormat bangsa kita," tegasnya, seperti dimuat
AFP.Keamanan telah menjadi prioritas bagi otoritas Taliban saat mereka mengkonsolidasikan kekuasaan mereka selama tiga tahun terakhir, menerapkan undang-undang berdasarkan interpretasi mereka yang ketat terhadap Islam.
Namun, serangan ISIS tetap menjadi ancaman dan keamanan ekstra dikerahkan di Kabul dan di rumah spiritual Taliban di Kandahar menjelang perayaan "hari kemenangan".
Meskipun banyak warga Afghanistan menyatakan lega setelah berakhirnya konflik yang berlangsung selama 40 tahun berturut-turut, ekonomi tetap stagnan dan penduduk terperosok dalam krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.
"Tiga tahun terakhir merupakan masa-masa terburuk dalam hidup kami. Saya tidak tahu keamanan apa yang dibicarakan Taliban, orang-orang kelaparan, kaum muda tidak memiliki pekerjaan," kata Zalmai, 26 tahun, yang bekerja untuk lembaga nirlaba dan hanya menyebutkan nama belakangnya.
Pernyataan bersama dari kelompok-kelompok non pemerintah internasional memperingatkan tentang kesenjangan pendanaan bantuan yang semakin besar, dengan 23,7 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Human Rights Watch (HRW) menegaskan kembali seruan untuk menekan pemerintah Taliban agar mencabut pembatasan terhadap perempuan.
"Peringatan tiga tahun pengambilalihan Taliban merupakan pengingat suram akan krisis hak asasi manusia di Afghanistan," kata peneliti HRW di Afghanistan, Fereshta Abbasi.
Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Afghanistan, Richard Bennett, bergabung dengan 29 pakar hak asasi manusia lainnya mendesak masyarakat internasional untuk tidak menormalkan otoritas de facto atau pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di sana.
