Wacana kocok ulang atau reshuffle kabinet Indonesia Maju yang kembali menguat belakangan ini, dinilai sebagai upaya Presiden Joko Widodo mempertahankan kekuasaan dan bisnisnya.
Sehingga, Jokowi harus melakukan prakondisi sebelum dirinya lengser dari pemerintahan.
“Kelihatannya untuk kepentingan Jokowi. Untuk amankan kekuasaan dan amankan urusan bisnis,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin kepada
RMOL, Kamis (15/8).
Selain itu, kata Ujang, Jokowi juga ingin mempersiapkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak agar transisi kepemimpinan berjalan sesuai yang dia inginkan.
“(Jokowi) ingin juga mengakomodir pemerintahan yang baru dengan masuknya kader Partai Gerindra,” kata Ujang.
Namun demikian, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menyebut bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
“Pada prinsipnya itu hak prerogatif presiden,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo dikabarkan akan kocok ulang atau reshuffle komposisi menteri kabinet dalam waktu dekat.
Menteri dari unsur Partai Nasdem dan PDIP dikabarkan akan dikeluarkan dari kabinet. Mereka adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Yasonna disebut akan diganti oleh Supratman Andi Agtas, politikus Partai Gerindra. Ia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Ia baru digantikan, Wihadi Wiyanto, kolega dari Partai Gerindra, dari posisi Ketua Badan Legislasi DPR pada Selasa lalu.
Calon pengganti Siti Nurbaya adalah Raja Juli Antoni, kini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Raja Juli adalah anggota Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia. PSI dipimpin Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.
Satu posisi menteri akan bergeser. Bahlil Lahadalia digadang ditunjuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arifin Tasrif. Kursi Bahlil sebagai Menteri Investasi akan digantikan oleh Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024.
